Peradilan Irak akan Panggil Pemimpin Wilayah Kurdistan

Salah satu anggota parlemen Irak mengatakan, peradilan Irak akan mengeluarkan surat pemanggilan kepada Masoud Barzani, pemimpin wilayah Kurdistan negara ini pada Minggu, 22 Oktober 2017.

Aliya Nassif mengatakan, peradilan Irak akan mengeluarkan surat pemanggilan terhadap Barzani terkait 55 kasus yang meliputi kasus referendum, ancaman keamanan negara, penyelundupan minyak dan pelanggaran administratif dan hukum. Demikian dilansir Alalam mengutip al-Sumariya News, Sabtu (21/10/2017).

Sebelumnya, anggota parlemen Irak itu mengumumkan bahwa tuntutan hukum terhadap Barzanin disebabkan keterlibatannya dalam kejahatan keamanan, kemerdekaan dan persatuan nasional.

Dewan Tinggi Peradilan Irak pada Kamis mengumumkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Kosrat Rasool, Wakil Barzani karena menyebut pasukan keamaan Irak sebagai penjajah.

Referendum pemisahan Kurdistan dari Irak yang dipaksakan oleh Barzani telah dilaksanakan pada 25 September 2017 meski ditentang oleh dunia. Referendum ini juga menuai reaksi tegas dari pemerintah pusat Baghdad.

Langkah tersebut bertentangan dengan konstitusi Irak. PBB dan negara-negara dunia telah mengecam langkah Barzani tersebut dan menekankan persatuan dan integritas teritorial Irak. (RA)