Usulan Menjebak Kurdistan untuk Pemerintah Baghdad

Mevlut Cavusoglu, Menteri Luar Negeri Turki pada Kamis (26 Oktober 2017) menekankan bahwa penangguhan pengumuman hasil referendum pemisahan diri wilayah Kurdistan Irak, belum cukup dan harus dibatalkan.

Menyinggung pentingnya usulan para pemimpin Kurdistan Irak untuk menangguhkan pengumuman hasil referendum, Cavusoglu mengatakan, masalah penting ini belum cukup, dan Turki tidak akan menerima apapun kecuali pembatalan hasil referendum dan penghormatan terhadap UUD Irak.

Pasca referendum 25 September untuk pemisahan diri wilayah otonomi Kurdistan, dari Irak, pemerintah pusat Baghdad menginstruksikan pengamanan dan perebutan kembali wilayah-wilayah strategis Kirkuk dari milisi Kurdi. Setelah perebutan kembali wilayah-wilayah tersebut, pemerintah Kurdistan pada 25 Oktober mengusulkan gencatan senjata sebagai imbalan dari pengumuman hasil referendum dan untuk berunding dengan Baghdad.

Hasil dari referendum yang dilaksanakan sebulan lalu itu hanya menghasilkan friksi antara pasukan federal Irak dan pasukan yang loyal dengan pemimpin wilayah Kurdistan, Massoud Barzani, terkait kontrol provinsi Kirkuk. Selain itu, friksi yang muncul menimbulkan kerugian besar pada sumber dan kepentingan nasional, bahkan melahirkan instabilitas di sejumlah wilayah.  

Para pejabat Erbil sehari setelah pengumuman usulan tersebut menyatakan sedang menanti jawaban resmi pemerintah Baghdad soal penangguhan pengumuman referendum dan untuk dimulainya dialog. Namun pemerintah Baghdad hingga kini belum mereaksinya. Sejumlah elit politik berpendapat, kebungkaman pemerintah Irak di hadapan usulan tersebut cukup beralasan. Karena usulan itu adalah trik para pejabat Erbil agar pemerintah Baghdad mengakui referendum Kurdistan jika menerima usulan tersebut.

Apapun jawaban dari pemerintah pusat Irak, namun pemerintah Kurdistan Irak tidak boleh melupakan sikap dan reaksi negara-negara tetangga Irak dan juga masyarakat internasional terkait referendum, dimana semua pihak menentangnnya kecuali rezim Zionis Israel.

Akan tetapi pada hakikatnya Erbil telah mendapat jawaban dari pemerintah Irak, ketika PM Haider al-Abadi dalam sebuah catatan yang dipublikasikan oleh New York Times menegaskan bahwa Irak akan tetap bersatu dan Irak akan yang stabil akan lebih baik untuk wilayah dan dunia. Al-Abadi menegaskan, sama seperti selama tiga tahun terakhir Irak bersatu dalam melawan kelompok teroris Takfiri Daesh, sekarang Irak juga akan tetapi bersatu menghadapi semua tantangan yang ada, termasuk tantangan rekonstruksi dan membangun negara yang demokratis.

Di sisi lain, koran al-Sharq al-Awsat mengungkapkan bahwa usulan Erbil itu mengemuka setelah kontak telepon antara Presiden Perancis dengan Barzani serta permintaan Paris kepada pemerintah Irak utuk mendukung referendum Kurdistan. Ini kemudian disusul dengan dukungan Paris terhadap urulan penangguhan hasil referendum, penghentian kontak senjata dan dimulainya perundingan.

Tak ayal perkembangan terbaru tersebut memancing reaksi pemerintah Turki. Kekhawatiran Turki saat ini dilatarbelakangi oleh masa lalu intervensi negara-negara transregional dalam urusan Timur Tengah, dimana kali ini, mereka juga sedang mengupayakan sebuah instabilitas baru di kawasan dalam masalah Kurdistan.

Ankara berpendapat bahwa telah terjadi kesepakatan tidak terbuka di balik perilaku pemerintah otonomi Kurdistan, dukungan negara-negara Barat dan rezim Zionis, untuk mengokohkan posisi pemerintah Erbil. Penetapan waktu untuk masa pengumuman hasil referendum dan usulan dialog, adalah trik agar pemerintah Irak terjebak dan mengakui referendum Kurdistan, Irak.(MZ)