PM Irak: Pemerintah Pusat yang Harus Mengontrol Urusan Negara

Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi menyatakan, pemerintah pusat harus mengontrol seluruh urusan negara dan jalur penyeberangan perbatasan.

IRNA Senin (30/10/2017) melaporkan, kantor penerangan PM Irak pada Ahad malam dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa Haider al-Abadi dalam percakapannya dengan Menlu Inggris, Boris Johnson, membicarakan kemenangan Irak dalam pemberantasan terorisme serta isu-isu politik dan keamanan.

Al-Abadi dalam pernyataan itu menegaskan, pihak Kurdi bertindak lamban dalam pelaksanaan kontrol negara oleh pemerintah pusat. Ditambahkannya, pemerintah Irak harus mengontrol seluruh jalur ekspor minyak ke Turki dan jika ini tidak terealisasi, maka krisis akan semakin memburuk.

Perdana Menteri Irak menambahkan, pemerintah pusat tidak menginginkan jatuhnya korban atau kondisi semakin mengacu ke arah krisis, akan tetapi oknum-oknum di wilayah Kurdistan Irak dan juga media-media partai di Erbil, sedang menebar provokasi kekerasan.

Al-Abadi menekankan kedaulatan pemerintah pusat dalam menciptakan solusi damai untuk kerukunan hidup masyarakat Irak dan bahwa masalah ini tidak akan mungkin terwujud tanpa ada kekuatan di dalam Irak yang berusaha mencegah terjadinya krisis.

Di lain pihak, Menlu Inggris, Boris Johnson dalam percakapan dengan al-Abadi mengapresiasi kemampuan manejemen PM Irak itu dalam mengontrol krisis dan tekadnya untuk memberlakukan undang-undang dasar.(MZ)