Irak Perpanjang Larangan Penerbangan Internasional Kurdistan

Pemerintah Irak memperpanjang larangan penerbangan internasional terhadap wilayah semi-otonomi Kurdistan di negara itu selama dua bulan lagi di tengah ketegangan antara pemerintah Baghdad dan Pemerintah Daerah Kurdistan menyusul referendum pemisahan kontroversial Kurdi pada bulan September lalu.

Talar Faiq Salih, direktur bandara di ibukota Kurdistan, Erbil, pada Kamis (28/12/2017) mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan Irak telah mengirim sebuah pesan yang menyebutkan bahwa penerbangan internasional di Kurdistan "dilarang hingga 28 Februari."

"Hanya penerbangan domestik yang diijinkan," katanya.

Referendum pemisahan wilayah Kurdistan digelar pada 25 September meski mendapat penentangan keras dari pemerintah pusat, masyarakat internasional, dan negara-negara tetangga Irak, khususnya Turki dan Iran.

Pasca referendum, Baghdad memberlakukan larangan penerbangan internasional langsung ke wilayah Kurdi dan menuntut penghentian penjualan minyak mentah secara independen dari wilayah tersebut.

Pada 12 Oktober, seorang juru bicara pemerintah Irak mengatakan Baghdad telah menetapkan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi Kurdistan sebelum dimulainya dialog mengenai resolusi krisis referendum.(MZ)