Minyak Kurdistan Harus Dikendalikan Pemerintah Federal Irak

Perdana Menteri Irak meminta wilayah semi-otonom Kurdistan untuk menghentikan ekspor minyak independen, dan menegaskan agar minyak mentah yang diproduksi di sana harus berada di bawah kendali pemerintah pusat.

Haider al-Abadi mengemukakan hal itu pada hari Sabtu dalam pertemuan pertamanya dengan Nechirvan Barzani, pemimpin administratif Kurdistan (KRG), menyusul referendum pemisahan yang kontroversial yang digelar pada September tahun lalu.

Selama perundingan tersebut, Abadi lebih lanjut mengulangi persyaratannya untuk mencabut pembatasan yang diberlakukan terhadap wilayah Kurdistan pasca referendum kontroversial itu, termasuk larangan perjalanan udara internasional langsung.

Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Abadi, pemerintah Baghdad menginginkan agar bandara dan seluruh jalur perbatasan di wilayah Kurdistan kembali berada di bawah kendali pemerintah federal.(MZ)