Parlemen Palestina Desak Pembubaran Pemerintahan Rami Hamdallah

Parlemen Paletina menyinggung keterlibatan Rami Hamdallah, perdana menteri pemerintahan rekonsiliasi nasional Palestina dan Gerakan Fatah dalam kejahatan finansial dan politik, serta menuntut pembubaran pemerintahan rekonsiliasi nasional.

Menurut laporan Pusat Informasi Palestina, Ahmad Bahar selaku wakil ketua parlemen Palestina Rabu (28/2) menyatakan, pengesahan anggaran pemerintah rekonsiliasi nasional Palestina tanpa menyerahkannya kepada parlemen merugikan perdamaian nasional dan memicu friksi internal.

Ahmad Bahar menjelaskan, bujet tahun 2018 pemerintah Rami Hamdallah mengecualikan Jalur Gaza dan siapa saja yang berpikir bahwa persiapan aktivitas pemerintah di Gaza mengharuskan kontrol senjata muqawama di wilayah ini, jelas-jelas keliru.

Wakil parlemen Palestina meminta delegasi keamanan Mesir yang berada di Gaza untuk segera campur tangan sehingga terbuka peluang penyerahan anggaran 2018 pemerintah Rami Hamdallah ke parlemen dan pengesahannya secara legal.

Sementara itu, Juru bicara Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) Sami Abu Zuhri pada 14 Februari lalu menyatakan, pemerintahan Rami Hamdallah setelah mengambil tanggung jawab di Gaza harus menghentikan sanksi terhadap wilayah ini dan menghormati kesepakatan nasional. Jika tidak, maka pemerintahan ini harus dibubarkan.

Di bawah bayang-bayang blokade Israel terhadap Gaza sejak tahun 2006 dan sanksi Otorita Ramallah terhadap wilayah ini, kondisi kemanusiaan dan ekonomi Jalur Gaza semakin parah, dan pemerintah rekonsiliasi nasional Palestina setelah tercapai kesepakatan nasional pada 12 Oktober 2017, terus melanjutkan sikap pasifnya terkait Jalur Gaza. (MF/PH)