Hamas; Pemerintahan Rami Hamdallah Pro Transaksi Abad

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menilai sikap pemerintahan Rami Hamdallah, Perdana Menteri pemerintahan rekonsiliasi nasional yang menolak mengakhiri perilaku balas dendam Otorita Ramallah terhadap Jalur Gaza sebagai kebijakan mengiringi langkah AS dan Israel untuk menerapkan transaksi abad.

Bardasarkan rencana AS "Transaksi Abad", Quds akan diserahkan kepada Israel dan pengungsi Palestina tidak berhak pulang ke tanah air mereka serta wi;ayah Palestina yang terbatas di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Seperti dilaporkan Pusat Informasi Palestina, Juru bicara Hamas Fauzi Barhoum Rabu (11/7) sore mengatakan, Israel, Otorita Palestina dan pemerintahan Rami Hamdallah bertanggung jawab atas dampak blokade yang dipaksakan terhadap Jalur Gaza.

Jalur Gaza diblokade Israel dari darat, udara dan laut sejak 2006 dan warga di wilayah ini mengalami kesulitan besar.

Di bawah blokade 12 tahun Jalur Gaza oleh rezim Zionis Israel, Otorita Ramallah juga menjatuhkan sanksi terhadap wilayah ini termasuk tidak membayar gaji pegawai pemerintah di wilayah ini. (MF)