Pembicaraan Pemimpin Otorita Palestina dengan Para Pejabat Arab Saudi

Mahmoud Abbas, Pemimpin Otorita Palestina Senin malam (11/02) telah memasuki Riyadh, ibukota Arab Saudi untuk melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan para pejabat Arab Saudi.

Babak baru langkah-langkah normalisasi Mahmoud Abbas dan penjajakan yang dilakukannya dengan penguasa Arab Saudi dalam hal ini telah menimbulkan reaksi Palestina dan opini publik.

Dalam hal ini, Mahmoud al-Zahar, anggota biro politik gerakan Hamas menegaskan bahwa langkah-langkah normalisasi dari Otorita Palestina, sikapnya yang ingin memonopoli dan menerapkan kebijakan penindasan dalam mengubah keadaan pemerintah rekonsiliasi nasional dengan membentuk pemerintah baru jelas-jelas melanggar UUD Palestina, semua ini akan membawa Palestina ke jalan yang salah.

Tujuan dari desakan Mahmoud Abbas untuk menindaklanjuti perilaku normalisasi hubungan dengan rezim Zionis dalam berbagai bentuk dan gerakan yang berbeda serta pada saat yang sama gerakan monopolistik di arena politik Palestina, yang bila mengacu pada penguasa Arab dan kebijakan yang didiktekan Barat, adalah langkah untuk mencegah realisasi cita-cita Palestina dan atau menyimpangkannya dari jalur tersebut.

Dalam kerangka tujuan semacam itu, Mahmoud Abbas menerapkan berbagai rencana normalisasi, termasuk proses normalisasi di Timur Tengah yang diperkenalkan pada awal 1990-an oleh negara-negara Barat, seperti perjanjian Oslo dan Madrid. Sementara itu, Mahmoud Abbas yang berusaha mengikuti proses yang ditawarkan Barat, ia juga menyampaikan kesiapannya untuk memanjukan rencana perdamaian Arab yang pertama kali diperkenalkan oleh Arab Saudi pada tahun 2002.

Rencana tersebut mencakup pengalokasian perjanjian damai komprehensif antara 22 negara Arab dan rezim Zionis serta pengakuan rezim ini oleh negara-negara Arab sebagai imbalan atas penarikan rezim ini ke perbatasan sebelum 1967. Apa yang disebut rencana perdamaianini  memberikan dasar bagi pengaruh dan dominasi rezim Zionis di berbagai sektor politik dan ekonomi Palestina, dimana masalah ini selalu dihadapkan dengan protes oleh rakyat Palestina.

Namun, terus tidak dibicarakannya masalah pengungsi dan tahanan Palestina di rencana perdamaian Arab, yang disampaikan Arab Saudi pada tahun 2002, hanya bagian dari konsesi besar yang diserahkan negara-negara Arab dalam kerangka rencana pengkhiatan kepada rezim Zionis Israel. Perilaku normalisasi terhadap rezim Zionis, hanya untuk mengembangkan lebih besar dari rezim ini dan langkah-langkah sombong para pejabat rezim ini serta pendukung mereka, terutama Amerika Serikat, untuk penghapusan penuh hak-hak Palestina.

Inisiatif Perdamaian Arab terus diupayakan oleh beberapa pihak Arab, dimana rezim Zionis yang substansinya anti perdamaian bakal menolak segala bentuk rencana perdamaian dan pada gilirannya tidak bakal menunjukkan muka manis terhadap rencana ini. Searah dengan rencana ini, para pejabat Amerika Serikat dalam beberapa tahun ini berusaha memberikan rencana perdamaian baru yang praktis menghapus hak-hak bangsa Palestina yang paling minim sekalipun, dimana hak-hak ini dimasukkan dalam rencana sebelumnya. Hasil dari konspirasi semacam itu adalah plot Amerika-Zionis yang disebut "Kesekpakatan Abad" yang bertujuan untuk sepenuhnya menghapus hak-hak Palestina, sementara penguasa Arab, terutama Saudi, bertanggung jawab mengimplementasikan rencana ini.

Perlu disebutkan bahwa "Kesepakatan Abad" ini diluncurkan selama perjalanan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ke Arab Saudi. Akibatnya, rakyat Palestina, bersama dengan tuntutan yang berkembang dari negara-negara Islam, menuntut agar tidak ada lagi berbagai bentuk kompromi terhadap rezim Zionis, termasuk perjanjian Madrid, rencana perdamaian Arab dan kesepakatan abad ini, dan percaya bahwa bergerak di jalur tersebut merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.