Ketika Bahrain Akui Hubungan dengan Israel Jadi Pondasi Perdamaian

Menteri Luar Negeri Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmad bin Mohammad Al Khalifa kembali menyebut hubungan dengan rezim Zionis Israel sebagai pondasi perdamaian sejati di Asia Barat.

Minat Bahrain untuk menjalin hubungan terang-terangan dan rezmi dengan Israel bukan hal rahasia, bahkan rezim Al Khalifa ingin merealisaskan hubungan secepat mungkin. Hal ini terkuak dalam perilaku pemerintah Bahrain dan statemen beberapa bulan terakhir Menlu Khalid bin Ahmad Al Khalifa.

Dari sisi perilaku, Bahrain pada 25-26 Juni 2019 menjadi tuan rumah Konferensi Ekonomi sebagai awal dari rencana Kesepakatan Abad Amerika. Rencana ini secara nyata selaras dengan kepentingan dan tujuan Israel dan bertentangan dengan kepentingan bangsa Palestina.

Oleh karena itu, konferensi Manama ini banyak diprotes baik di dalam negeri Bahrain maupun di luar negeri.

Dari sisi kebijakan yang diumumkan Bahrain, Menlu Khalid bin Ahmad Al Khalifa saat penyelenggaraan Konferensi Manama kepada sejumlah media Israel secara transparan mengkonfirmasikan keputusan negaranya untuk menjalin hubungan dengan Tel Aviv.

Sementara itu, kemarin Sheikh Khalid bin Ahmad Al Khalifa di sidang Atlantic Council yang juga dihadiri oleh Brian Hook, utusan khusus presiden AS untuK Iran secara transparan kembali menyatakan bahwa kontak dengan Israel merupakan pondasi perdamaian sejati di Asia Barat. Kanal 13 televisi israel Februari 2019 menyatakan, raja Bahrain berminat menjalin hubungan diplomatik resmi dan terang-terangan dengan Israel.

Lantas mengapa Bahrain berminat menjalin hubungan resmi dan terang-terangan dengan rezim Zionis Israel. Ada beberapa analisa mengenai hal ini.

Pertama; Bahrain negara Arab di kawasan Teluk Persia paling lemah di mana di kebijakan luar negerinya bukan saja tidak independen, bahkan instruksi kebijakan luar negeri Manama ditentukan dari Washington dan Riyadh. Sejatinya kecenderungan Bahrain untuk menjalin hubungan secara resmi dengan Israel adalah minat Arab Saudi untuk membentuk hubungan ini, namun Riyadh karena menjadi pusat di dunia Arab dan menyadari sensitifitas opini publik atas hubungan dengan Tel Aviv, kemudian mendorong Bahrain menjadi pelopor di bidang ini.

Di sisi lain, Washington menempatkan kondisi berlanjutnya kebijakan anti Irannya di hubungan resmi negara-negara Arab termasuk Bahrain dengan rezim Zionis Israel.

Kedua; Al Khalifa sejak Februari 2011 hingga kini menghadapi aksi protes warga. Rezim Al Khalifa untuk menghadapi para demonstran meminta bantuan Arab Saudi, Amerika Serikat dan rezim Zionis Isreael. Syarat kelanggengan rezim Al Khalifa dalam melawan demonsran dan oposisi dalam negeri adalah membangun hubungan resmi dengan Israel.

Bahrain telah menjalin hubungan rahasia dengan Israel lebih dari dua dekade. Periode hubungan rahasia hingga terang-terangan rezim Al Khalifa kian menguak kebutuhan mendesak rezim Manama akan dukungan asing khususnya AS dan Israel untuk menghadapi krisis legalitas di dalam negeri. Bantuan ini dengan imbalan komitmen Manama untuk menjalin hubungan resmi dan terang-terangan dengan Israel.

Poin terakhir adalah klaim menlu Bahrain terkait hubungan dengan Israel merupakan pondasi perdamaian, dirilis ketika kepentingan Tel Aviv sangat bergantung pada penyebaran kekerasan dan konfrontasi di kawasan Asia Barat khususnya di dalam negeri serta antar negara-negara Arab. (MF)