Hizbullah Tolak Dikte AS dalam Pemerintahan Baru Lebanon

Hizbullah menentang dikte AS dalam pembentukan pemerintahan baru Lebanon yang bertentangan dengan kepentingan nasional negaranya.

Sheikh Naeem Qasim, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon hari Selasa (26/11) mengatakan bahwa pemerintah baru Lebanon harus memulai reformasi serta memberantas korupsi, dan mencegah eksploitasi politik yang dilakukan negara-negara asing, terutama AS yang berupaya menunggangi aksi protes massa.

Sebelumnnya, Wakil Sekjen Hizbullah mengecam intervensi AS dalam urusan internal Lebanon, dan mengatakan para pejabat AS telah melakukan kontak langsung dengan para politisi Lebanon, dan sekarang pemicu penundaan penyelesaian krisis akibat intervensi AS tersebut.

Dewan Keamanan PBB hari Senin menyerukan pembentukan pemerintahan baru Lebanon, dan menyampaikan keprihatinan terhadap situasi keamanan di negara Arab ini.

Sementara itu, sejumlah anggota Kongres AS baru-baru ini mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mendesak langkah organisasi internasional ini dalam menekan pengaruh Hizbullah di bawah kepemimpinan internasional.

Demonstrasi massa di Lebanon meletus sejak 17 Oktober lalu untuk memprotes krisis ekonomi dan merebaknya korupsi, yang menyebabkan pengunduran diri Saad al-Hariri dari jabatan perdana menteri.(PH)