Dukungan Rusia terhadap Operasi Militer Suriah di Idlib

Operasi militer Suriah dan sekutunya di Provinsi Idlib – sebagai basis terakhir teroris – telah mengundang kekhawatiran Barat yang selama ini mendukung kelompok-kelompok teroris di negara Arab itu.

Dewan Keamanan PBB pada Kamis (6/2/2020) menggelar sidang darurat atas permintaan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis untuk membahas situasi di barat laut Suriah.

Mereka mengecam operasi militer Suriah di Idlib setelah Damaskus mencapai kemenangan beruntun dalam menumpas kelompok teroris.

Wakil Tetap Suriah untuk PBB, Bashar al-Jaafari dalam pertemuan tersebut mengatakan Provinsi Idlib adalah bagian dari wilayah Suriah dan kami tidak akan menerima kehadiran ilegal pihak asing di sana.

Saat ini wilayah Suriah telah menjadi arena konfrontasi poros Barat-Arab dengan pemerintah Damaskus dan sekutunya sejak krisis pecah di negara itu pada 2011.

Setelah Aleppo dibebaskan pada Desember 2016, kelompok-kelompok teroris mulai kehilangan kekuatan dan mereka secara bertahap hijrah ke Provinsi Idlib. Sekarang militer Suriah dan sekutunya melakukan operasi militer di Idlib setelah kelompok teroris berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata.

Langkah ini diprotes keras oleh negara-negara Barat dan juga Turki sebagai pendukung kelompok teroris di Suriah. Namun Rusia mengkritik sikap yang diambil Barat dan Turki. Moskow berulang kali menekankan pentingnya memperkuat kontrol pemerintah Damaskus atas semua wilayah Suriah dan juga menjaga keutuhan wilayah negara itu.

Wakil Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya mengatakan, "Setiap kali teroris terancam kalah, kita akan menyaksikan pelaksanaan sidang darurat untuk membahas Suriah. Damaskus berhak mengendalikan seluruh wilayahnya."

Moskow menekankan bahwa Damaskus harus melanjutkan perang kontra-terorisme untuk membebaskan seluruh wilayah Suriah, terlebih kelompok teroris takfiri khususnya Front al-Nusra telah meningkatkan serangannya selama 2019.

Teroris Front al-Nusra mengintensifkan serangannya terhadap posisi pasukan Suriah dan Rusia di Pangkalan Udara Khmeimim, di mana lebih dari 400 serangan pada Desember 2019 dan lebih dari 1.000 serangan pada Januari 2020.

Sebaliknya, negara-negara Barat dan sekutunya berusaha mempertahankan kelompok teroris di Suriah. Menurut Nebenzya, sebagian negara Barat ingin mempertahankan kelompok teroris di Idlib, tapi pemerintah Suriah bukan hanya memiliki hak untuk menumpas teroris, tapi juga sebuah kewajiban untuk memerangi terorisme.

Barat dengan alasan hak asasi manusia, secara praktis mendukung teroris dan mengecam perang kontra-terorisme yang dilakukan militer Suriah. Turki – sejalan dengan kepentingannya – juga meminta Suriah menghentikan operasi militer di provinsi tersebut. Turki bahkan memberikan dukungan langsung kepada teroris dengan menyerang posisi militer Suriah. Langkah ini mendapat dukungan dari negara-negara Barat khususnya AS.

Bashar al-Jaafari dalam sebuah statemen mengatakan, "Mengapa negara-negara Barat anggota Dewan Keamanan tidak mengecam tindakan agresi, pendudukan, dan penjarahan yang dilakukan Turki di Suriah? Mengapa Dewan Keamanan tidak mengecam pendudukan AS di Suriah dan juga membiarkan serangan rutin Israel terhadap negara kami?"

Sikap pemerintah Damaskus mendapat dukungan dari Moskow. Rusia meminta AS untuk menyerahkan ladang-ladang minyak di Suriah kepada pemerintahan sah negara itu dan tidak melakukan penjarahan. (RM)