Arab Saudi dan KTT G20

Arab Saudi mulai Sabtu (21/11/2020) hingga hari ini Ahad (22/11/2020) menjadi tuan rumah sidang virtual kelompok G20.

19 negara termasuk Argentina, Brazil, Australia, Cina, Jerman, Prancis, AS, Inggris, India, Indonesia, Italia, Jepang, Kanada, Mexico, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Turki ditambah Uni Eropa adalah anggota kelompok G20 yang menguasai 80 persen ekonomi serta sepertiga populasi dunia.

Selain itu, wakil dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia serta PBB juga hadir di KTT G20 ini. Sidang kelompol G20 digelar setiap tahun.

KTT G20 tahun 2020 digelar ketika sidang tiga tahun terakhir kelompok ini memiliki banyak margin dan peristiwa. KTT 2017 di Hamburg, Jerman, dan KTT 2019 di Jepang dipengaruhi oleh kebijakan Presiden AS Donald Trump dan perbedaannya dengan negara industri lain, terutama Cina. Pertemuan tahun 2018 di Argentina juga dipengaruhi oleh aksi kejahatan Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman di kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, jurnalis Saudi yang tinggal di Amerika Serikat.

Arab Saudi saat ini menjadi tuan rumah KTT G20 2020, yang diadakan untuk pertama kalinya secara virtual karena meluasnya wabah Corona. Meski menggelar KTT ini merupakan keistimewaan bagi Arab Saudi, penyelenggaraan pertemuan ini secara virtual dan absennya para pemimpin G20 di Riyadh membuat Al-Saud, terutama Putra Mahkota Mohammad bin Salman, tidak dapat memanfaatkan kehadiran para pemimpin tersebut. Di sisi lain, peluang pertemuan bilateral antar kepala negara telah hilang.

Agenda utama pembicaraan di KTT G20 2020 adalah untuk mengatasi penyebaran virus Corona dan mengurangi dampak berat virus ini terhadap ekonomi global. Penyelenggara KTT G20 mengatakan negara-negara anggota G20 akan mengalokasikan lebih dari 21 miliar dolar untuk memerangi wabah virus Corona dan 11 triliun dolar untuk mendukung ekonomi global.

Arab Saudi adalah negara Arab pertama yang menjadi tuan rumah KTT G20, tetapi telah banyak dikritik. Salah satu kritik telah ada selama bertahun-tahun dan itu terkait dengan keanggotaan Arab Saudi dalam KTT ini. Para kritikus percaya bahwa Arab Saudi pada dasarnya tidak memiliki ekonomi industri, dan memiliki ekonomi berbasis sewa (rentier economy) berdasarkan pendapatan minyak, dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota G20.

Kritik lain adalah bahwa KTT G20 pada dasarnya bersifat dan memilki kinerja ekonomi, tetapi Al Saud menggunakan KTT untuk tujuan politiknya sendiri dan mencoba menggunakannya untuk membersihkan wajah kasarnya. Al-Saud telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di dalam dan di luar Arab Saudi, terutama dalam empat tahun terakhir. Penahanan yang meluas terhadap aktivis hukum dan sipil serta pangeran Saudi, perang hampir enam tahun melawan Yaman yang menandai bencana kemanusiaan terbesar dalam beberapa dekade terakhir, dan pembunuhan brutal terhadap Jamal Khashoggi adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling signifikan oleh Al Saud.

Oleh karena itu, Komite Hak Asasi Manusia Parlemen Jerman mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan mendalamnya atas situasi hak asasi manusia di Kerajaan Arab Saudi dan mengkritik pembatasan politik dan penuntutan para pembangkang yang mencari perlindungan hak asasi manusia dan reformasi demokrasi. Aktivis hak asasi manusia Saudi Loujain al-Hathloul, yang telah dipenjara sejak 2018, mendesak anggota KTT G20 untuk menekan pejabat Saudi untuk membebaskan aktivis Saudi yang ditahan.

Kondisi ini membuat munculnya kekhawatiran bahwa KTT G20 berubah menjadi ajang ambisi politik khususnya oleh negara-negara seperti Arab Saudi ketimbang mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kendala perekonomian global. (MF)