Menyingkap Kotak Pandora Kasus Ledakan Beirut

Pengadilan Lebanon baru-baru ini mengeluarkan laporan mengenai ledakan yang terjadi Agustus lalu di pelabuhan Beirut.

Pada 4 Agustus 2020 terjadi ledakan di sebuah gudang berisi amonium nitrat yang menghancurkan sebagian besar pelabuhan Beirut, dan menewaskan lebih dari 200 orang, serta melukai lebih dari 6.000 orang.

Ledakan Beirut merupakan salah satu peristiwa keamanan terpenting di Lebanon sejak pembunuhan Perdana Menteri Rafik al-Hariri tahun 2005. Pasca pembunuhan Rafiq al-Hariri, sebuah pengadilan internasional dibentuk untuk menyelidiki dimensi dan pelaku kejahatan tersebut, dan mengeluarkan vonis hanya beberapa hari setelah terjadi ledakan mengerikan di Beirut.

Pasalnya, persidangan tersebut sebagian besar dilatari motif politik yang berupaya menyudutkan  Hizbullah, bahkan berulangkali menuduhnya terlibat dalam aksi pembunuhan Rafiq Al Hariri dan mencoba menodai citranya di Lebanon. Meskipun demikian, vonis yang dikeluarkan pengadilan menyatakan Hizbullah tidak bersalah. 

Kasus ledakan Beirut kemungkinan besar akan bernasib serupa dengan masalah pembunuhan Rafiq al-Hariri, karena tokoh dan kelompok politik Lebanon telah berulangkali dipaksa untuk membela diri dari tuduhan yang ditujukan kepadanya dalam beberapa hari terakhir.

Pekan lalu, Fadi Sawan, penyidik ​​kasus ledakan Beirut menuduh beberapa pejabat dan mantan pejabat Lebanon terlibat dalam ledakan besar itu. Tidak tanggung-tanggung, ia menuduh perdana menteri Lebanon ketika itu, Hassan Diab, mantan menteri keuangan Ali Hassan Khalil, menteri transfortasi, Ghazi Zaiter, dan menteri pekerjaan umum Youssef Fiannous lalai dalam menjalankan tugasnya yang menyebabkan tewasnya ratusan orang, dan melukai ribuan orang.

Sebelumnya, sekitar 30 pejabat keamanan dan pelabuhan serta petugas bea cukai Lebanon ditangkap yang terkait kasus ledakan 4 Agustus di Beirut. Dakwaan tersebut memicu reaksi di dalam negeri Lebanon.

Beberapa media  politik Lebanon mengklaim bahwa Presiden Michel Aoun ikut campur dalam kasus tersebut, meskipun tidak jelas untuk atau kepada siapa intervensi tersebut dilakukan. Namun, kantor Michel Aoun dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa Presiden Aoun tidak mencampuri penyelidikan ledakan Beirut oleh hakim investigasi yudisial, dan hanya menyerukan penyelesaian cepat untuk menentukan rincian kasus dan menentukan para pejabat yang terlibat dalam ledakan tersebut.

Tuduhan bahwa Michel Aoun terlibat dalam pernyidikan kasus ini tampaknya berhubungan dengan penolakan terhadap kabinet yang diajukan oleh Perdana Menteri Saad al-Hariri. Al-Hariri ditunjuk untuk membentuk kabinet baru Lebanon Oktober lalu dan telah menyerahkan nama-nama anggota kabinetnya kepada presiden pekan lalu, tetapi Michel Aoun menolaknya.

Masalah lainnya mengenai reaksi Hizbullah. Menyikapi dakwaan hakim dalam kasus ledakan Beirut terhadap Hassan Diab dan beberapa anggota kabinetnya, Hizbullah mengatakan semua tindakan yang diambil oleh hakim investigasi harus jauh dari kepentingan politik dan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dengan kata lain, Hizbullah secara implisit menyatakan bahwa kasus bom Beirut bermotif politik.

Tampaknya, proses investigasi kasus ledakan Beirut akan bernasib seperti persidangan Rafiq al-Hariri yang mengorbankan keadilan untuk kepentingan politik beberapa tokoh dan kelompok politik Lebanon, dan pada saat yang sama, beberapa negara asing turut mempengaruhi kasus tersebut.(PH)