Taliban Tak Terima Nama Menterinya Masuk Daftar Hitam AS
-
Zabihullah Mujahid.
Taliban menyatakan bahwa keberadaan nama-nama pemimpin mereka dalam daftar hitam AS melanggar perjanjian Doha.
Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan pada hari Kamis (9/9/2021) bahwa posisi pemerintah AS melanggar perjanjian Doha.
Pentagon mengatakan beberapa anggota kabinet Imarah Islam Afghanistan atau anggota jaringan Haqqani ada dalam daftar hitam AS.
"Imarah Islam menganggap posisi itu sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian Doha, yang tidak akan menguntungkan AS atau Afghanistan," kata Mujahid seperti dikutip Iran Press.
"Keluarga Haqqani adalah bagian dari Imarah Islam dan tidak punya nama atau organisasi terpisah," katanya, seraya menambahkan daftar hitam seharusnya dihapus.
Dia mengatakan apakah AS atau negara lain memperlihatkan pandangan provokatif atau mencoba ikut campur dalam urusan internal Afghanistan, Imarah Islam dengan tegas menolak posisi ini.
"Kami menuntut agar posisi menyesatkan ini diubah menjadi posisi diplomatik sesegera mungkin,” imbuh Mujahid.
Pernyataan itu muncul dua hari setelah Taliban mengumumkan pemerintahan sementara mereka. Kelompok oposisi Afghanistan menyebut susunan kabinet Taliban bertentangan dengan janji-janji mereka mengenai pemerintahan yang inklusif.
AS dan Taliban mencapai perjanjian damai pada 29 Februari 2020 di Doha, Qatar. (RM)
