Ketika Paris Memperingatkan Eskalasi Perselisihan antara Prancis dan Inggris
-
Brexit , Inggris dan Uni Eropa
Hampir setahun setelah eksekusi Brexit dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, konsekuensinya sekarang lebih jelas, terutama dalam hubungan Prancis-Inggris.
Sekaitan dengan hal ini, hak untuk menangkap ikan telah menyebabkan perselisihan serius antara kedua negara. Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, juru bicara pemerintah Prancis memperingatkan Inggris bahwa pihaknya akan segera menjatuhkan sanksi pada London jika tidak mengizinkan kapal penangkap ikannya beroperasi di perairan sekitar pulau tertentu.
Masalah hak dan keistimewaan maritim, terutama hak untuk menangkap ikan di laut Inggris yang berdekatan, termasuk Laut Utara dan Selat Inggris, adalah salah satu masalah yang paling dibungkam dalam negosiasi.
Dengan meningkatkan kontrol atas akses ke perairannya sebagai tanda kedaulatannya, Inggris kini telah memberlakukan pembatasan baru pada hak penangkapan ikan di perairan di sekitar negara itu, yang secara efektif menantang Uni Eropa, terutama Prancis. Hingga saat ini, nelayan Prancis bebas memancing di perairan tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, London telah menolak puluhan surat nelayan Prancis yang meminta agar dikeluarkan izin akses di daerah-daerah seperti perairan pulau Jersey, sebuah langkah yang membuat marah para pejabat Paris, yang telah memperingatkan Inggris tentang "tindakan pembalasan".
- Baca juga: Konflik Inggris dan Uni Eropa Pasca-Brexit
Nelayan Prancis tidak boleh disandera oleh Inggris untuk tujuan politik," kata Menteri Maritim Prancis Annick Girardin.
Krisis antara kedua negara kini semakin dalam. Terutama karena Paris telah marah dalam beberapa pekan terakhir dengan partisipasi Inggris dalam pakta keamanan baru dengan Amerika Serikat dan Australia yang menyebabkan pembatalan perjanjian Australia untuk membeli kapal selam Prancis.
Sabotase London terhadap Protokol Irlandia Utara, masalah imigran dan perbatasan Skotlandia adalah titik pertikaian lain antara Eropa dan Inggris, yang telah membuat marah Prancis khususnya karena kedekatan perbatasan.
Mengenai masalah migran, Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin baru-baru ini meminta Inggris untuk menepati janjinya dan membayar 54 juta pound sterling yang sebelumnya telah dijanjikan untuk mendukung upaya Prancis menghadapi imigrasi ilegal melalui Selat Inggris. Namun, Menteri Dalam Negeri Inggris telah menyatakan bahwa London tidak akan memberikan dana sampai dapat mencegah lebih banyak orang tiba di London.
Hampir setahun setelah eksekusi Brexit dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, konsekuensinya sekarang lebih jelas, terutama dalam hubungan Prancis-Inggris.
Babak baru krisis tampaknya telah dimulai antara Inggris dan Uni Eropa, khususnya Prancis.
Konsekuensi dari Brexit bagi London semakin tampak dengan kelangkaan bahan bakar di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar, inflasi dan pengangguran telah mendorong Johnson untuk mencoba memperkuat posisi London dalam menghadapi opini publik Inggris dengan mengadopsi kebijakan keras terhadap Eropa, di satu sisi dan memperluas hubungan dengan Amerika Serikat, di sisi lain, demi memperkuat posisi London agar dapat membela diri dari opini publik Inggris.
"Ketegangan saat ini antara pemerintah Boris Johnson dan Uni Eropa mengenai Brexit adalah ujian. Johnson berpikir dia dapat melakukan transaksi dengan Eropa dan tidak menghormati mereka, tetapi saya memberi tahu Inggris, kewajiban Brexit harus dipenuhi, dan jika tidak, tindakan pembalasan harus diambil," kata Clement Beaune, Menteri urusan Eropa Prancis.
Eskalasi sengketa London-Paris dapat mempengaruhi jalannya negosiasi transisi Inggris dengan Uni Eropa. Pembicaraan akan berlanjut pada akhir tahun ini, setelah itu London harus meninggalkan Uni Pabean dan pasar internal Eropa.
Jika tidak tercapai kesepakatan tentang masa depan hubungan perdagangan antara UE dan Inggris, Brexit sulit terealisasi, yang akan memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat buruk bagi kedua belah pihak, terutama London.
Prancis sekarang secara resmi mengancam Inggris dengan sanksi di berbagai sektor, dan London akan menghadapi masalah yang lebih akut jika pejabat Prancis mempertimbangkan pemadaman listrik atau kenaikan harga energi.
Para pejabat Inggris tampaknya hanya punya sedikit waktu untuk memutuskan. Mereka berada di persimpangan, mengikuti kebijakan kehendak Eropa atau mendekati Brexit yang sulit dan harus menanggung konsekuensinya.
