Rusia Tolak Negosiasi Berdasarkan Prasyarat Ukraina

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia mengumumkan bahwa Moskow tidak mengesampingkan opsi solusi politik untuk menyelesaikan konflik di Ukraina, tetapi tidak akan bernegosiasi berdasarkan prasyarat Kyiv.

Sejak awal perang di Ukraina, Rusia telah mengumumkan akan menghentikan perang, jika jaminan keamanan diberikan untuk demiliterisasi Ukraina dan penarikan neo-Nazi dari struktur kekuasaan di negara eropa timur ini.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Galuzin hari Minggu (25/12/2022) mengatakan, "Kelemahan pengambilan keputusan dan tindakan rezim saat ini di Kyiv, yang politisinya dikenal karena kecerobohan dan ketidakmampuan untuk bernegosiasi dengan Rusia sudah jelas,".

"Meskipun Rusia tidak menolak opsi negosiasi dan solusi politik untuk menyelesaikan konflik, tapi kami tidak bermaksud untuk bernegosiasi berdasarkan prasyarat yang diajukan oleh otoritas Kyiv," ujar Galuzin.

Diplomat senior Rusia ini menekankan, "Sekarang semuanya hanya bergantung pada kesiapan Kyiv dan penguasa Baratnya untuk mencapai solusi politik dan diplomatik,".

Menyinggung inisiatif perdamaian Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Galuzin menjelaskan, "Usulannya untuk menarik pasukan Rusia dari wilayah Ukraina menjelang Natal adalah sia-sia,".

Pekan lalu, media Amerika melaporkan rencana 10 poin Zelensky untuk perdamaian, yang akan dipresentasikan pada akhir Februari dan diumumkan pada peringatan dimulainya perang di Ukraina.

Sementara itu, Dmitry Medvedev, Wakil Kepala Dewan Keamanan Nasional Rusia, memperingatkan tentang perang dunia ketiga dan bencana nuklir, dengan mengatakan bahwa persenjataan nuklir dan aturan penggunaannya mencegah Barat memulai perang melawan Rusia.

"Jika Rusia tidak menerima jaminan keamanan yang diinginkannya, maka dunia akan dibawa ke jurang perang dunia ketiga dan bencana nuklir. Kami akan melakukan segalanya untuk mencegah situasi ini," ujar Medvedev.

Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali memperingatkan,"Jika ada ancaman terhadap integritas teritorial negaranya, maka Rusia akan menjalankan kebijakan senjata nuklirnya".(PH)