Amerika Tinjauan dari Dalam, 5 Agustus 2023

Perkembangan di Amerika Serikat selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti; AS Terus Tekan Saudi untuk Normalisasi Hubungan dengan Israel.

Selain itu, masih ada isu lainnya dari AS seperti;

• Bolton: Trump kembali Berkuasa, AS keluar dari NATO
• AS Akui Serangan Balik Ukraina Lebih Lambat dari Harapan
• Pejabat AS Klaim Drone Iran Dipakai Rusia dalam Perang di Ukraina
• Sistem Komputasi Sejumlah Pusat Medis Amerika Diretas
• WSJ: Perundingan Damai Rusia-Ukraina Digelar di Saudi
• NY Times: AS Buru Malware Cina yang Ganggu Operasi Militernya

AS Terus Tekan Saudi untuk Normalisasi Hubungan dengan Israel

Salah satu media Amerika Serikat mengatakan pemerintah Gedung Putih menekan Arab Saudi untuk melakukan kolaborasi lebih dekat dengan Rezim Zionis, termasuk potensi normalisasi hubungan.

The International Interest, Jumat (28/7/2023) melaporkan, pemerintahan Presiden Joe Biden saat ini sedang melakukan upaya terselubung untuk memainkan peran sebagai mediator antara Saudi dan Israel.

Akan tetapi sampai sekarang Saudi tetap bertahan dengan syarat-syaratnya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, di antara syarat itu penandatanganan perjanjian dukungan keamanan dengan AS, kemudahan akses Saudi ke senjata AS, dan kerja sama nuklir dua negara.

Salah seorang analis politik AS mengatakan, "Pertanyaannya bukanlah apakah normalisasi hubungan Saudi dan Israel, akan terjadi atau tidak, tapi kapan dan bagaimana normalisasi ini akan dilakukan, dan faktor apa yang mendorong pihak Saudi untuk melakukannya."

Ia menambahkan, "Masalah normalisasi sangat sensitif, dan dianggap negatif oleh media-media Arab. Maka dari itu Saudi tidak mau berbicara soal normalisasi, dan menghindari penggunaan kata itu."

Baru-baru ini surat kabar Rai Al Youm menulis, "Normalisasi hubungan Saudi dan Israel, masih sangat jauh, dan tekanan-tekanan yang dilancarkan Israel dan AS, sampai saat ini belum membuahkan hasil."

Bolton: Trump kembali Berkuasa, AS keluar dari NATO

Mantan penasihat keamanan nasional AS menekankan, jika Donald Trump menang di pemilu mendatang, maka ia akan meninggalkan NATO.

Menurut laporan The Hill, John Bolton, mantan penasihat keamanan nasional AS Kamis (3/8/2023) seraya mengkritik Donald Trump, mantan presiden AS, menilai kebijakan luar negerinya tidak sistematis dan mandul.

"Donald Trump tidak memiliki filosofi, seperti yang kita pahami secara politis. Dia tidak memikirkan orientasi politik saat mengambil keputusan," papar Bolton.

Bolton menyebut perjanjian dengan Taliban, yang menyebabkan penarikan Amerika dari negara ini, sebagai "kesalahan besar" dan mengatakan, Trump mengancam hubungan Amerika dengan NATO, dan kami pasti akan meninggalkan NATO dalam masa jabatan kedua Trump.

Bolton mengklaim bahwa sebagian besar pujian yang didapat Trump atas kemenangan kebijakan luar negerinya salah tempat di mata Partai Republik.

Pernah menjadi sekutu Trump dan anggota pemerintahannya, Bolton meninggalkan mantan bosnya setelah melepas jabatannya pada tahun 2019 dan sejak itu menjadi kritikus terkemuka mantan presiden tersebut, menulis sebuah buku yang merinci pengalamannya di Gedung Putih.

Untuk kedua kalinya tahun ini (2023), mantan presiden Amerika Serikat itu muncul di sidang pengadilan Miami untuk diadili atas 37 dakwaan terkait penyimpanan dokumen rahasia Amerika Serikat, namun kali ini ia menyatakan tidak bersalah.

Menurut surat dakwaan ini, selain sengaja menahan informasi rahasia, Trump didakwa dengan konspirasi untuk menghalangi keadilan, menahan dokumen, korupsi dengan menyembunyikan dokumen atau catatan, menyembunyikan dokumen dalam penyelidikan federal, berusaha menghalangi keadilan, dan membuat pernyataan palsu.

AS Akui Serangan Balik Ukraina Lebih Lambat dari Harapan

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, menilai serangan balik Ukraina, ke Rusia, jauh lebih lambat dari perkiraan-perkiraan sebelumnya.

John Kirby, Rabu (2/8/2023) seperti dikutip Russia Today menjelaskan seputar kondisi terkini serangan balik yang dilancarkan Ukraina, terhadap pasukan Rusia, yang berlangsung sejak bulan Juni lalu.

Jubir Dewan Keamanan Nasional AS itu mengatakan, "Hasil-hasil dari serangan balik yang dilancarkan Ukraina, terhadap Rusia, sampai sekarang masih di bawah harapan."

Ia menambahkan, "Ketika mereka (Ukraina) menyerang garis pertahanan Rusia, orang-orang Rusia, memiliki tiga lapisan pertahanan yang kuat, dan mereka juga terlindungi karena telah menanam ranjau."

Ditanya soal serangan Ukraina, ke ibu kota Rusia, Kirby menerangkan, "Gedung Putih tidak membantu atau mendorong serangan semacam ini, tapi pada akhirnya pejabat Kiev yang memutuskan sendiri target-target serangannya."

Pejabat AS Klaim Drone Iran Dipakai Rusia dalam Perang di Ukraina

Linda Thomas-Greenfield, Duta Besar dan Amerika Serikat untuk PBB kembali mengulangi mengulang klaim otoritas negaranya tentang penggunaan drone Iran dalam perang di Ukraina.

Linda Thomas-Greenfield, Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB hari Selasa (1/8/2023) kembali melemparkan klaim bahwa militer Rusia menggunakan drone Iran dalam perang Ukraina dengan mengatakan, "Penggunaan drone Iran di manapun harus dikecam karena melanggar Resolusi 2231,".

Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, telah membuat klaim anti-Iran selama berbulan-bulan, bersamaan dengan meningkatnya ketegangan dalam perang Ukraina, yang telah ditolak tegas oleh Tehran.

Iran percaya bahwa negara-negara Barat sedang mencoba untuk membuat hubungan palsu antara Resolusi Dewan Keamanan 2231 dan penggunaan drone dalam perang Ukraina berdasarkan interpretasi yang salah dan menyesatkan. Padahal resolusi PBB no 2231 tidak melarang ekspor senjata atau menginstruksikan Sekretariat PBB menggunakan kapasitas yang diperlukan untuk melakukan investigasi mengenai masalah tersebut.

Sistem Komputasi Sejumlah Pusat Medis Amerika Diretas

Sistem komputer sejumlah pusat medis Amerika Serikat mengalami gangguan akibat serangan siber.

Associated Press hari Jumat (4/8/2023) melaporkan, serangan siber memaksa beberapa ruang gawat darurat ditutup, bahkan memutus hubungan ambulans dengan pusat mereka selama beberapa menit.

Salah satu pusat medis yang terkena serangan siber adalah Prospect Holdings di Connecticut.

"Setelah mengetahui hal ini, kami menjadikan sistem kami offline untuk perlindungan dan memulai penyelidikan dengan bantuan pakar keamanan siber," kata pejabat rumah sakit AS ini.

Di Connecticut, unit gawat darurat di Manchester Memorial dan Rumah Sakit Umum Rockville ditutup dan pasien dipindahkan ke fasilitas medis terdekat lainnya.

Menurut hasil survei Pew Research Center yang diterbitkan pada bulan Juni tahun lalu, 71 persen orang Amerika menganggap serangan dunia maya dari negara lain sebagai ancaman utama.

Mereka memandang masalah ini lebih berbahaya dibandingkan dengan pengaruh dan kekuatan Rusia dan Cina di dunia.

WSJ: Perundingan Damai Rusia-Ukraina Digelar di Saudi

Surat kabar Amerika Serikat mengatakan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah perundingan damai antara Rusia dan Ukraina, dan perundingan ini rencananya akan digelar di kota Jeddah.

Wall Street Journal, Sabtu (29/7/2023) malam melaporkan, langkah ini dilakukan karena ketidakmampuan negara-negara Eropa, untuk keluar dari krisis Ukraina.

Menurut WSJ, para pejabat tinggi dari 30 negara dunia akan hadir dalam perundingan damai yang rencananya digelar 5-6 Agustus 2023 di Jeddah itu.

Hari Rabu lalu setelah lawatan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Riyadh, Arab Saudi dan Turki merilis pernyataan bersama yang menegaskan bahwa krisis Ukraina harus diselesaikan lewat perundingan dan diplomasi.

Presiden Rusia pada Jumat malam juga mengatakan bahwa Moskow siap menemukan cara-cara damai untuk mengakhiri krisis dan perang di Ukraina.

Di hadapan pemimpin negara-negara Afrika, Vladimir Putin menuturkan, "Strategi dan ide-ide Anda, semuanya mencerminkan muatan program perdamaian yang sudah disampaikan Cina, pada Februari lalu untuk menyelesaikan masalah seputar Ukraina."

NY Times: AS Buru Malware Cina yang Ganggu Operasi Militernya

Surat kabar Amerika Serikat, mengklaim salah satu malware buatan Cina yang dapat mengganggu atau menghambat operasi militer Washington, berhasil terlacak.

New York Times, Sabtu (29/7/2023) melaporkan, petugas intelijen Amerika percaya malware tersebut memberi kemampuan pada Cina untuk mengganggu atau memperlambat operasi penempatan pasukan atau suplai ulang, termasuk ketika Cina menginvasi Taiwan.

Pejabat keamanan nasional, intelijen dan militer AS mengatakan pemerintah Gedung Putih berhasil memburu kode komputer malware yang dipercaya ditanam oleh Cina di jaringan kontrol listrik, sistem komunikasi, dan fasilitas pemasok air di pangkalan militer di AS, dan di beberapa wilayah dunia lain.

Penemuan malware tersebut semakin menambah kekhawatiran atas kemungkinan para hacker Cina, menggunakan kode ini untuk mengganggu operasi militer AS.

Salah satu anggota Kongres AS memperingatkan malware ini adalah bom waktu, dan memungkinkan Cina untuk mengganggu atau memperlambat operasi penempatan pasukan AS, dengan memutus aliran air, listrik dan komunikasi pangkalan-pangkalan militer AS.

Di sisi lain, sejumlah pejabat AS memperingatkan bahwa dampak-dampak malware ini bisa lebih luas, pasalnya infrastruktur-infrastruktur target, biasanya memasok air dan listrik untuk rumah-rumah serta bisnis warga sipil.

Malware ini pertama kali ditemukan di pangkalan militer AS di kepulauan Guam, ketika perusahaan Microsoft mendeteksi sebuah kode komputer misterius di sistem komunikasi pangkalan tersebut.