Sidang DK-PBB Gagal Karena AS Menolak Gencatan Senjata di Gaza
Pada hari Rabu (18/10/2023), Dewan Keamanan PBB kembali menolak resolusi gencatan senjata di Gaza dengan hambatan dari Amerika Serikat.
Amerika Serikat memveto resolusi yang diajukan Brasil ke Dewan Keamanan, yang menyerukan penghentian konflik untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza. Resolusi ini mendapatkan 12 suara positif, dua abstain yaitu Inggris dan Rusia.
Dalam resolusi yang diajukan Brazil, tidak disebutkan bahwa rezim Zionis menyerang tempat-tempat umum, rumah sakit, dan sekolah.
Oleh karena itu, Rusia bukanlah salah satu pendukung resolusi ini. Amerika menggunakan hak vetonya dan menolak resolusi tersebut.
Dengan demikian, resolusi ini tidak disetujui, dan dalam praktiknya, sidang Dewan Keamanan berakhir tanpa hasil apa pun.
Veto resolusi DK PBB soal Gaza yang dilakukan Amerika Serikat kembali mendapat reaksi keras dari dua kekuatan internasional yang bersaing dengan Amerika Serikat, yakni Rusia dan Cina.
Delegasi Rusia di organisasi ini menyatakan dalam sebuah pernyataan yang mengkritik keras tindakan Amerika dan menyebutnya "Topeng Telah Dilepas".
Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, mengatakan dalam pidatonya, Rusia menyesalkan Dewan Keamanan PBB kehilangan waktu karena tidak menyetujui resolusi Rusia mengenai Gaza pada hari Senin, dan lebih banyak orang terbunuh.
Zhang Jun, Wakil Tetap Cina di PBB, juga menyatakan, Veto terhadap resolusi yang diajukan Brazil mengenai penghentian konflik antara (rezim) Israel dan Hamas di Dewan Keamanan oleh Amerika Serikat tidak dapat dibenarkan.
Sebelumnya, Amerika Serikat dan mitra Baratnya memveto resolusi yang diusulkan Rusia untuk gencatan senjata di Gaza pada hari Senin, sehingga memberikan lampu hijau kepada rezim Zionis untuk terus menyerang Gaza dan membunuh rakyat Palestina yang tertindas.
Mereka mengumumkan bahwa resolusi yang diusulkan oleh Rusia tidak mendukung rezim Zionis dan haknya untuk mempertahankan diri, dan Hamas tidak dikutuk atas serangan-serangan ini. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah memberikan suara untuk resolusi tersebut.
Hal yang penting adalah bahwa Amerika Serikat, Inggris dan Prancis, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dari Blok Barat, berdasarkan dukungan penuh mereka terhadap rezim Zionis, telah bertekad untuk tidak mengeluarkan resolusi yang akan menghentikan serangan di Gaza.
Pada hari Rabu (18/10/2023), Dewan Keamanan PBB kembali menolak resolusi gencatan senjata di Gaza dengan hambatan dari Amerika Serikat.
Pada saat yang sama, negara-negara tersebut tidak mengajukan resolusi atau proposal apapun untuk gencatan senjata dan menghentikan serangan rezim Zionis, bahkan dalam pertemuan hari Rabu pun, tidak ada proposal atau resolusi baru yang diajukan oleh mereka.
Riyad Mansour, Duta Besar Palestina untuk PBB, mengatakan pada sidang Dewan Keamanan bahwa dewan ini gagal menghentikan pembunuhan warga Palestina oleh rezim Zionis dan telah kalah.
Padahal, serangan rezim Zionis di Gaza semakin intensif dalam beberapa hari terakhir.
Menanggapi kegagalan militer, keamanan dan intelijen yang memalukan dari perlawanan Palestina dalam operasi Badai Al-Aqsa, Tel Aviv telah menargetkan infrastruktur perumahan dan vital di Jalur Gaza dengan serangan brutal menggunakan bom berpemandu.
Pada Selasa malam, rezim Zionis menargetkan rumah sakit Baptis di Gaza dalam kejahatan brutal, dan menurut laporan, sekitar 1000 orang, sebagian besar adalah anak-anak dan wanita, gugur syahid.
Pada saat yang sama, terlepas dari kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh rezim Zionis, Amerika Serikat telah menekankan kelanjutan dan peningkatan bantuan militer ke Tel Aviv selama kunjungan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, ke Wilayah Pendudukan Palestina baru-baru ini.
Dalam beberapa hari terakhir, meski terjadi pemboman di Jalur Gaza, Biden berulang kali mengulangi janji negaranya untuk mendukung rezim Zionis dan mengatakan bahwa bantuan ke Israel mendapat dukungan bipartisan yang luas di Kongres AS.
Dia sedang meninjau paket bantuan militer senilai $100 miliar dari Washington untuk Israel dan Ukraina.
Jika Kongres menyetujui pengiriman bantuan militer AS ke Israel, rezim ini akan menjadi penerima bantuan militer AS terbesar yang kedua.
Informasi yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS menunjukkan bahwa Israel menerima lebih dari $63 miliar bantuan militer dari AS dari tahun 2001 hingga 2023.(sl)
