Proyek Menyalahkan Imigran, Kunci Atasi Krisis Kepercayaan Warga Inggris terhadap Pemerintah
Hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Inggris terhadap kebijakan ekonomi pemerintah mereka berada di bawah satu persen.
Tehran, Parstoday- Sepekan menjelang publikasi laporan anggaran pemerintah Inggris, hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat negara ini terhadap kebijakan ekonomi pemerintah berada di bawah satu persen.
Harian Daily Mail menulis bahwa pada masa ketika Partai Buruh memimpin pemerintahan Inggris, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi mencapai titik terendah.
Menurut Daily Mail, kini kurang dari satu persen warga Inggris percaya bahwa kondisi ekonomi negara mereka berada dalam keadaan “sangat baik”. Berdasarkan laporan survei, 44 persen warga Inggris menilai ekonomi negara itu dalam kondisi “cukup buruk”, dan 35 persen menyatakan bahwa keadaan ekonomi “sangat buruk”.
Mengutip lembaga survei YouGov, Daily Mail menulis bahwa kurang dari satu persen warga Inggris menilai kinerja ekonomi Rachel Reeves, Menteri Keuangan, dan Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris, sebagai “sangat baik”, sementara 13 persen menilai kinerja ekonomi pemerintah “cukup baik”. Dengan demikian, 77 persen warga Inggris menilai kinerja ekonomi pemerintah mereka sepenuhnya atau relatif “buruk”.
Di sisi lain, pemerintah Inggris, seperti banyak negara Eropa Barat lainnya telah memperketat kebijakan anti-imigrasi dan mengumumkan perubahan besar terkait permohonan suaka, penampungan, pekerjaan, dan program dukungan bagi para pencari suaka. Rancangan undang-undang baru mengenai pembatasan terhadap imigran dan pencari suaka ini tidak hanya memicu kritik dari organisasi internasional, tetapi juga memunculkan penolakan dari sejumlah anggota parlemen, termasuk dari Partai Buruh yang berkuasa.
Dalam kebijakan anti-suaka pemerintah Inggris disebutkan bahwa para pencari suaka yang permohonannya diterima harus bekerja selama 20 tahun sebelum dapat memperoleh izin tinggal permanen di Inggris. Sejumlah anggota parlemen menyebut kebijakan ini tidak etis, rasis, dan kejam. Pendekatan baru pemerintah Inggris juga memberikan kewenangan penuh untuk memutus dukungan sosial dan mendeportasi para imigran.
Jeremy Corbyn, anggota parlemen independen dan tokoh anti-perang serta anti-rasisme di Inggris, menanggapi rancangan undang-undang tersebut dengan mengatakan bahwa pernyataan Menteri Dalam Negeri sama sekali tidak mempertimbangkan latar belakang para pencari suaka. Ia menambahkan bahwa lebih dari enam ribu orang yang menyeberangi Selat Inggris untuk mencapai negara itu berasal dari Afghanistan, sebuah negara yang menjadi medan perang akibat keterlibatan Inggris. Menurutnya, pemerintah berusaha memuaskan kekuatan sayap kanan dan kelompok rasis di seluruh Eropa dengan melemahkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.
Carla Denyer, anggota parlemen dari Partai Hijau, juga mengecam kebijakan pemerintah Inggris tersebut. Ia menegaskan bahwa para pencari suaka bukanlah pihak yang merusak negara. Menurutnya, narasi beracun dan rasis serta pengkambinghitaman imigran dan pencari suaka digunakan agar pemerintah dapat memperlakukan mereka sesuka hati. Ia menambahkan bahwa krisis perumahan yang kronis dan penurunan layanan publik bukan disebabkan oleh para imigran, tetapi oleh keputusan politik dan ketidaksetaraan yang sangat parah di Inggris.(PH)
