Reaksi Trump terhadap Latihan Militer Tiongkok di Sekitar Taiwan

Pars Today – Presiden Amerika Serikat menilai kecil kemungkinan Tiongkok akan melakukan aksi militer terhadap kelompok separatis Taiwan dalam waktu dekat.

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menanggapi kemungkinan tindakan militer Tiongkok di Taiwan dengan mengatakan bahwa ia tidak berpikir Tiongkok akan melakukan langkah tersebut. Trump juga menilai latihan militer Tiongkok di sekitar Taiwan tidak mengkhawatirkan dan menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk merasa cemas. Ia menambahkan bahwa Tiongkok telah melakukan latihan semacam ini selama 20 hingga 25 tahun terakhir.

Sementara itu, Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, menyatakan bahwa latihan militer yang dilakukan tentara Tiongkok di perairan sekitar Taiwan merupakan langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan nasional dan merupakan respons langsung terhadap campur tangan kekuatan asing dalam urusan dalam negeri Tiongkok. Ia juga menilai hubungan antara kelompok separatis Taiwan dan Amerika Serikat sebagai faktor yang menimbulkan masalah.

Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok mengerahkan satuan dari angkatan darat, laut, udara, serta artileri untuk menggelar latihan militer bertajuk “Mission of Justice 2025” di sekitar Taiwan. Latihan ini merupakan putaran keenam latihan militer Tiongkok sejak 2022. Manuver tersebut dimulai 11 hari setelah Amerika Serikat mengumumkan penjualan senjata senilai 11,1 miliar dolar kepada kelompok separatis Taiwan.

Revisi Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri Tiongkok untuk Menghadapi Amerika Serikat
Di sisi lain, Tiongkok pada 27 Desember 2025 mengesahkan revisi terhadap undang-undang perdagangan luar negerinya. Langkah ini bertujuan memperkuat kemampuan menghadapi perang ekonomi, memperketat kontrol ekspor—terutama terhadap logam-logam strategis—serta mendorong pengembangan lebih lanjut perekonomian nasional Tiongkok yang bernilai sekitar 19 triliun dolar AS.

Revisi undang-undang tersebut disahkan oleh lembaga legislatif tertinggi Tiongkok dan akan mulai berlaku pada 1 Maret 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Tiongkok memperbarui regulasi perdagangan luar negeri, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dan meningkatkan peluang bergabung dengan salah satu perjanjian perdagangan terbesar di kawasan Pasifik.

Perjanjian perdagangan tersebut mencakup negara-negara seperti Jepang, Kanada, Australia, dan sejumlah ekonomi besar lainnya. Awalnya, pakta ini dibentuk untuk menyeimbangkan pengaruh ekonomi Tiongkok yang terus meningkat, namun kini Beijing berupaya menyesuaikan regulasi domestiknya agar dapat memperoleh posisi dalam struktur ekonomi tersebut.