Rilis Dokumen Epstein Kembali Guncang Gedung Putih

ParsToday – Publikasi dokumen terbaru terkait kasus miliarder Amerika Jeffrey Epstein kembali memicu gelombang reaksi politik dan media. Situasi ini menempatkan pemerintahan Donald Trump pada posisi sulit, yang oleh pejabat AS disebut sebagai salah satu krisis domestik paling intens tahun lalu.

Melaporkan dari IRNA yang mengutip Wall Street Journal, Kementerian Kehakiman AS, setelah mendapat tekanan dari Kongres, merilis jutaan halaman dokumen investigasi FBI tentang Epstein. Di antara dokumen tersebut, terlihat nama sejumlah pejabat politik dan ekonomi terkemuka, yang memicu reaksi luas.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah penyebutan pertemuan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dengan Epstein setelah periode yang sebelumnya dinyatakan sebagai masa putus hubungan. Hal ini memicu penjelasan resmi dari Lutnick dan dialog langsungnya dengan presiden.

Pemerintahan Trump selama beberapa bulan terakhir berupaya mengesampingkan kasus ini. Namun, publikasi dokumen baru kembali membawanya ke puncak berita. Beberapa pejabat pemerintah awalnya menolak publikasi dokumen, dengan alasan tidak ada informasi baru. Tekanan opini publik dan Kongres memaksa proses pengungkapan berlanjut.

Selain dampak domestik, dokumen ini juga memicu reaksi internasional dan berujung pada investigasi baru di sejumlah negara lain. Sejumlah tokoh politik, termasuk mantan Presiden AS Bill Clinton dan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, dijadwalkan hadir untuk menjawab pertanyaan anggota Kongres.

Proses peninjauan dan publikasi dokumen dihadapkan pada masalah teknis yang luas. Ribuan halaman berisi informasi sensitif, termasuk detail korban, memerlukan peninjauan dan penyuntingan cermat. Namun, sejumlah kesalahan dalam proses penyuntingan, seperti terbongkarnya detail pribadi korban atau kesalahan menyunting nama sejumlah individu, menuai kritik bagi Kementerian Kehakiman.

Perbedaan pendapat antara Gedung Putih dan sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik juga memanas. Rancangan undang-undang yang mewajibkan publikasi penuh dokumen akhirnya disahkan setelah perdebatan sengit di Kongres dan ditandatangani presiden, meskipun laporan menyebut Trump tidak senang dengan meluasnya isu ini.

Sementara pemerintah berupaya menekankan ketidakbersalahan presiden dan tidak adanya pelanggaran langsung, publikasi dokumen yang berlanjut menunjukkan kasus Epstein akan tetap menjadi salah satu tantangan penting dalam lanskap politik AS.(sl)