Janji Suu Kyi terhadap Rohingya

Aung San Suu Kyi, menteri luar negeri Myanmar yang merangkap jabatan sebagai penasehat tinggi pemerintah Naypyidaw dalam pertemuan di PBB Selasa (21/9) berjanji akan membela hak minoritas Muslim Rohingya.

Statemen ini disampaikan Suu Kyi di saat peraih nobel perdamaian ini sejak empat tahun lalu hingga kini tidak melakukan aksi signifikan untuk membantu minoritas Muslim Rohingya yang tertindas di negaranya sendiri. Selama ini, Suu Kyi hanya bungkam menyikapi eskalasi tekanan terhadap Muslim Rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya.

Naiknya Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi di pentas politik Myanmar tidak membawa perubahan signifikan bagi pemulihan hak-hak minoritas Rohingya. Selama empat tahun lalu, Suu Kyi juga tidak mengakui hak Muslim Rohingya sebagai sebuah minoritas etnis dan agama di negara berpenduduk mayoritas Budha itu. Hingga kini Muslim Rohingya menjadi sasaran serangan ekstrimis Budha Myanmar.

Kini, Suu Kyi tidak memiliki pilihan selain membela hak Muslim Rohingya di hadapan komite HAM yang belum lama ini dibentuk dan melibatkan PBB. Terbentuknya komisi ini berkat upaya Kofi Annan, mantan Sekjen PBB. Dalam statemennya yang disampaikan hari Selasa, bertepatan dengan peringatan hari perdamaian sedunia, 21 September, Suu Kyi mengatakan dirinya bertekad kuat untuk melanjutkan upaya mewujudkan perdamaian, stabilitas dan keberhasilan di negara bagian Rakhine, di tengah tingginya penentangan sebagian kalangan.

Negara bagian Rakhine terletak di wilayah barat Myanmar dengan penduduk lebih dari satu juta orang. Selama bertahun-tahun wilayah tersebut menjadi saksi getirnya penyerangan dan tekanan ekstremis Budha terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Suu Kyi berjanji akan mengerahkan seluruh upayanya untuk membela hak minoritas Rohingya. Saat ini publik dunia berharap menteri luar negeri Myanmar ini mengambil tindakan signifikan untuk membela hak Muslim Rohingya melalui kebijakan yang komprehensif dan konstruktif. Tapi tampaknya Suu Kyi tidak bisa mewujudkan tujuan tersebut karena menghadapi berbagai hambatan besar yang menghadang. Pasalnya, bersamaan dengan kehadiran Suu Kyi di PBB dan janjinya membela minoritas Muslim Rohingya, terdengar kabar rencana pembakaran ribuan masjid dan tempat ibadah umat Islam di negara kawasan Asia Tenggara itu. 

Seorang pejabat senior di negara bagian Rakhine, menyatakan akan menghancurkan ribuan masjid dan sekolah agama Islam. Menurut laporan media lokal, Voice Daily, lebih dari 3.000 bangunan termasuk masjid dan madrasah yang dibangun "tanpa izin" di Rakhine akan dibongkar. Sebelumnya,  sekitar 200 ekstrimis Buddha menyerang masjid di sebuah desa di Provinsi Bago untuk menghalangi pembangunan sebuah sekolah Islam oleh masyarakat Rohingnya.

Lalu, apakah Suu Kyi akan menepati janjinya tersebut, ataukah mengambil sikap konservatif sebelumnya dengan berpangku tangan membiarkan terjadinya pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Rohingya di negaranya sendiri.(PH)