Konflik Militer Myanmar dan Muslim Rakhine

Eskalasi konflik berdarah antara militer Myanmar dengan Muslim provinsi Rakhine setidaknya menyebabkan sepuluh orang Muslim tewas.

Militer Myanmar melancarkan babak baru kekerasan terhadap Muslim Rakhine dengan alasan melacak faktor penyebab serangan bersenjata terhadap sejumlah petugas keamanan Myanmar yang terjadi belum lama ini.

Pemerintah Myanmar mengirimkan tentara ke wilayah mayoritas Muslim dekat dengan perbatasan Bangladesh, setelah pembunuhan terhadap sembilan orang polisi.

Otoritas Myanmar mengklaim warga Muslim Rohingya yang berdomisili di Rakhine terlibat dalam serangan terpisah pada Minggu pagi (9/10).

Dilaporkan, meningkatnya aksi kekerasan belakangan ini di provinsi Rakhine menyebabkan sekolah diliburkan dan toko ditutup.

Otoritas di wilayah Maungdaw, Rakhine, mengatakan pada Minggu bahwa mereka memberlakukan larangan berkumpul bagi lima orang atau lebih, serta jam malam sejak pukul 19.00 hingga 06.00. Media pemerintah melaporkan bahwa militer yang dikenal dengan sebutan Tatmadaw, telah mengirimkan tentara ke wilayah Rakhine dengan helikopter. 

Gelombang kekerasan yang dilakukan esktremis Budha sejak tahun 2012 hingga kini menyebabkan setidaknya 650 orang tewas, dan ribuan orang lainnya harus mengungsi dan hidup di kamp-kamp pennampungan.

Pemerintah Myanmar tidak mengakui Muslim Rohingya sebagai warga negaranya. Hingga kini Muslim Rohingya masih dikategorikan sebagai imigran dari Bangladesh.

Kebijakan tersebut menyulut eskalasi kekerasan terhadap minoritas muslim Rohingya oleh mayoritas penganut Budha Rakhine. Apalagi pemerintah Myanmar berupaya mengubah demografi provinsi Rakhine yang merugikan minoritas Muslim yang telah bertahun-tahun berada di daerah itu.

Kebijakan pengubahan demografi provinsi Rakhine tersebut berlangsung di saat pemerintah baru Myanmar mengklaim akan mewujudkan demokratisasi di negara Asia Tenggara itu.

Sebelum pemilu, partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi berjanji akan menyuarakan kepentingan minoritas Muslim Rohingya. Tapi alih-alih mewujudkan janji tersebut, faktanya rezim baru Myanmar yang dikendalikan NLD justru melanjutkan tekanan terhadap Muslim Rohingya.

Padahal, Aung San Suu Kyi saat ini menjabat sebagai penasehat tinggi pemerintah Myanmar. Selain itu, ia juga merangkap jabatan sebagai menteri luar negeri Myanmar. Publik dunia berharap peraih Nobel perdamaian ini bisa mewujudkan janjinya untuk memperbaiki kehidupan minoritas agama dan etnis di Myanmar. Tapi anehnya hingga kini Suu Kyi tidak melakukan tindakan signifikan untuk mewujudkan janjinya itu. Buktinya, dia tidak bertindak ketika militer Myanmar melancarkan babak baru penyerangan terhadap Muslim Myanmar.