Perseteruan Malaysia dan Myanmar
Pemerintah Myanmar meminta Malaysia untuk menghormati prinsip non-interferensi setelah Perdana Menteri Najib Razak dikabarkan akan menghadiri pawai solidaritas untuk Muslim Rohingya di Kuala Lumpur pada 4 Desember 2016.
Juru bicara Presiden Myanmar, Zaw Htay mengatakan bahwa menurut prinsip-prinsip ASEAN, negara anggota tidak ikut campur dalam urusan internal negara-negara anggota lain. "Kami selalu mengikuti prinsip ini. Kami berharap pemerintah Malaysia akan terus mengikutinya," tegasnya.
Dalam sepekan terakhir, komunitas hukum Malaysia dan sebagian anggota parlemen melakukan aksi protes, yang menuntut militer dan pemerintah Myanmar untuk mengakhiri pembantaian dan pengusiran Muslim Rohingya di Provinsi Rakhine.
Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (3/11/2016), menggambarkan kekerasan terhadap minoritas Muslim Rohingya sebagai genosida. "Fakta bahwa hanya satu etnis tertentu sedang didorong keluar adalah definisi pembersihan etnis. Praktek ini harus berhenti dan harus segera dihentikan untuk membawa kembali keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara," tegas pernyataan itu.
Pekan lalu, Malaysia memanggil duta besar Myanmar untuk memprotes tindakan kekerasan terhadap Muslim Rohingya. Malaysia juga membatalkan pertandingan tim sepak bola di bawah U-22 dengan Myanmar sebagai bentuk protes.
Para pejabat senior Malaysia yang dipimpin oleh Najib, juga akan berpartisipasi dalam pawai solidaritas untuk Muslim Rohingya di Kuala Lumpur.
Dalam sebuah statemen, Najib mengatakan bahwa Malaysia mengkhawatirkan aksi penumpasan dan pengusiran Muslim di Myanmar dan jika tidak ada upaya untuk menghentikan kekerasan ini, maka masyarakat Muslim Myanmar akan menghadapi sebuah krisis yang besar.
Lebih dari 50 ribu Muslim Myanmar mengungsi ke Malaysia dan ratusan ribu lainnya terdampar ke negara-negara tetangga. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa masalah Muslim Rohingya adalah bukan sebuah isu dalam negeri, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi. Pemerintah Malaysia percaya bahwa kasus Muslim Rohingya adalah sebuah masalah internasional.
Anehnya lagi, Suu Kyi menuding masyarakat internasional menciptakan perpecahan antara Muslim dan Buddha. Namun, ia tidak pernah menyodorkan dukumen untuk membuktikan klaimnya itu. Pada dasarnya, peraih Nobel Perdamaian ini sedang berusaha mengalihkan isu dan menyesatkan opini publik dunia sehingga ia bisa mengurangi tekanan regional dan internasional terhadap dirinya.
Para pengamat politik dan pakar hukum berpendapat bahwa Suu Kyi adalah orang yang mengetahui sumber masalah rasial, agama, dan etnis di Myanmar. Namun dalam sebuah kompromi dengan militer, ia memilih menutup mata atas kekerasan terhadap Muslim Myanmar. Pembantaian dan pengusiran ini sebenarnya merupakan dampak dari kompromi antara Suu Kyi dengan militer.
Tidak diragukan lagi bahwa militer Myanmar melakukan penumpasan dan pengusiran masyarakat Muslim di Provinsi Rakhine. Aksi solidaritas di Malaysia dan protes di negara-negara lain kembali membuktikan bahwa masalah Muslim Myanmar adalah bukan sebuah isu dalam negeri. Lalu, apakah Suu Kyi masih menampik fakta ini? (RM)
