Sanksi Baru PBB untuk Korea Utara
Dewan Keamanan PBB – setelah penjajakan panjang – pada hari Rabu (2/3/2016) meloloskan sebuah resolusi yang mencakup serangkaian sanksi baru terhadap Korea Utara.
Sanksi baru itu menerapkan sejumlah larangan di sektor ekspor Korut dengan tujuan membatasi kemampuan negara itu dalam memenuhi anggaran program militernya (nuklir dan rudal).
Korut sejak tahun 2006 sampai sekarang menanggung beban berat lima resolusi Dewan Keamanan PBB, tapi semua resolusi tersebut tidak membuat Pyongyang meninggalkan kegiatan nuklirnya dan program rudal.
Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutu mereka memuji langkah Dewan Keamanan dalam meratifikasi paket sanksi baru terhadap Korut. Dalam perspektif mereka, penerapan sanksi ketat akan mencegah program nuklir ambisius Pyongyang.
Duta Besar Cina untuk PBB, Liu Jieyi memaparkan pandangan Beijing dalam masalah tersebut dan menunjukkan bahwa Cina tetap mempertahankan peran sentralnya dalam kasus itu.
Liu Jieyi menegaskan bahwa pengesahan sanksi hari ini sebagai langkah awal untuk penyelesaian secara politik tentang isu nuklir di Semenanjung Korea.
Cina sebagai salah satu perumus draf resolusi, meminta semua pihak yang terlibat dalam isu nuklir di Semenanjung Korea untuk mempercepat dialog demi mewujudkan denuklirisasi kawasan dan perdamaian.
Cina tampaknya menginginkan semua pemain utama di kawasan untuk menjaga keseimbangan dan mengatasi kekhawatiran. Jika pihak lain menghindari tekanan, Cina jelas akan bersedia melakukan kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara lain demi merealisasikan tujuan-tujuan perdamaian.
Pemerintah Cina juga ingin menunjukkan kekhawatirannya terhadap beberapa tindakan Korut sesuai dengan level tanggung jawab negara itu.
Para pengamat politik percaya bahwa pemerintah Cina kini memikirkan tentang keuntungan dan kerugiannya dalam perseteruan di Semenanjung Korea. Penilaian ini diperkuat dengan dukungan tersirat Beijing untuk Pyogyang.
Terlebih lagi, Amerika Serikat akan menempatkan sistem anti-rudal THAAD di Korea Selatan dan menyebarkan 4000 pasukan baru di negara tersebut. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga ingin memperkuat militer negaranya.
Liu Jieyi juga menegaskan kekhawatiran Cina tentang rencana penyebaran sistem rudal canggih AS di wilayah Korea Selatan. "Beijing menentang penyebaran sistem anti-rudal THAAD, karena tindakan tersebut merugikan kepentingan strategis dan keamanan Cina dan negara-negara lain di kawasan,” tandasnya.
Beberapa jam setelah Dewan Keamanan mengumumkan sanksi baru, Korut melepaskan enam rudal jarak pendek ke wilayah pantai timur Semenanjung Korea.
Menurut para pejabat Pyongyang, penembakan rudal itu merupakan peringatan kepada AS dan sekutunya bahwa Korut tidak akan mundur dari sikapnya meskipun menanggung beban berat sanksi.
Para pengamat khawatir bahwa jika sanksi itu tidak diikuti dengan dialog, maka ia bisa memaksa Korut untuk melangkah lebih jauh lagi dan menyeret perjanjian larangan proliferasi nuklir dalam masalah. (RM)
