Prakarsa Parlemen Tunisia Jalin Hubungan dengan Suriah

Sejumlah anggota parlemen Tunisia menyampaikan prakarsa untuk memulai kembali hubungan diplomatik dengan Suriah. Mereka menilai usulan tersebut akan menjamin keamanan kedua negara.

Bola salju Arab Spring yang menggelinding di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah dimulai sejak 17 Desember 2010 dari Tunisia, dan efek dominonya menghantam negara-negara Arab. Dari sini, Tunisia dipandang sebagai negara pelopor demokrasi di dunia Arab.

Dengan pandangan itu pula, pada tahun 2012, Tunisia menyerukan supaya duta besar Suriah segera angkat kaki dari negaranya. Tapi sejak itu hingga kini tidak terjadi perubahan di tampuk kekuasaan Suriah, dan Bashar Assad masih tetap menjadi presiden negara Arab itu.

Kini, muncul pertanyaan penting, mengapa sebagian anggota parlemen Tunisia menyerukan dimulainya normalisasi hubungan diplomatik dengan Suriah ?

Salah satu faktor utama yang menjadikan sebagian anggota parlemen Tunisia mengubah haluannya mengenai Suriah adalah keberhasilan pemerintah Assad dalam menumpas terorisme. Pada saat yang sama, Tunisia sedang menghadapi ancaman terorisme yang menjadi problem nasional.

Kini, isu terorisme menjadi masalah besar bagi Tunisia yang mengancam keamanan nasional negara Afrika utara ini. Ketika pertama kali konflik Suriah meletus, kelompok-kelompok teroris merekrut anggota dari berbagai negara, termasuk dari Tunisia. Hingga kini sekitar ribuan orang warga Tunisia bergabung menjadi anggota kelompok teroris yang beroperasi di Suriah.

Kemenangan militer Suriah yang didukung mitranya dalam menumpas kelompok teroris menimbulkan kekhawatiran kembalinya sekitar 3.000 warga Tunisia ke negaranya, yang akan menjadi masalah besar bagi keamanan nasionalnya. Meskipun rakyat dan sebagian kubu politik di Tunisia menentang kembalinya mereka ke negaranya, tapi pemerintah Tunisia memandang pihaknya tidak bisa menghalangi mereka kembali, karena bagaimanapun mereka adalah warga negara Tunisia.

Carlotta Gall dalam tulisannya yang dimuat di New York Times pada 25 Februari 2017 menyinggung kekhawatiran rakyat Tunisia atas kembalinya ribuan petempur muda ke negaranya. Senada dengan kekhawatiran tersebut, Badra Gaaloul, ketua pusat internasional untuk studi militer, keamanan dan strategi Tunisia menyampaikan penentangannya terhadap kembalinya ribuan petempur muda yang bergabung dengan kelompok teroris di Suriah kembali ke Tunisia.

Peneliti keamanan Tunisia ini mengatakan, "Orang-orang yang kini berada di Suriah memiliki pengalaman perang profesional, mereka hidup dengan senjata dan akrab dengan budaya terorisme. Kembalinya mereka ke Tunisia tidak bisa diterima oleh rakyat, dan sebagian kelompok di negara ini. Bagi Tunisia, kedatangan mereka menjadi mimpi buruk. Kami tidak siap untuk menerimanya."

Gaaloul membandingkan kondisi yang dihadapi Tunisia saat ini dengan pengalaman buruk Aljazair pada dekade 1990. Ketika orang-orang Aljazair ikut  menjadi petempur di Afghanistan pada dekade 1990, lalu mereka kembali ke negaranya, kemudian meletus perang saudara antara mereka dengan militer Aljazair.

Berpijak dari kekhawatiran tersebut, Mustafa bin Ahmad salah seorang anggota parlemen Tunisia menyatakan, dimulainya hubungan diplomatik dengan Suriah sangat penting bagi keamanan kedua negara dalam menghadapi ancaman terorisme. Meskipun dihidupkannya kembali hubungan Tunisia dengan Suriah bisa menjadi alasan bagi pengakuan terhadap legitimasi pemerintahan Suriah, tapi para pengusung prakarsa di parlemen Tunisia ini tidak menjelaskan bagaimana bentuk kerja sama dengan Suriah dalam menumpas terorisme.