Ancaman Tujuan Pembangunan Milenium

Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah laporan pada Selasa lalu (2/1/2018) bahwa jumlah pengeluaran militer dunia dalam satu dekade terakhir meningkat sekitar 46 persen.

Laporan Deplu AS mencatat, jumlah belanja militer meningkat dari sekitar 1,35 triliun dolar pada tahun 2005 menjadi sekitar 2,76 triliun pada tahun 2015. Kondisi ini berkontribusi pada pertumbuhan perdagangan senjata dunia dan peningkatan pangsa ekspor persenjataan AS dari 78 persen menjadi 83 persen selama periode tersebut.

Sebenarnya, kenaikan fantastis ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak berakhirnya Perang Dingin. Menurut seorang pengamat politik, Alan Tovey, menyusul meningkatnya ketegangan global, level anggaran militer sedang mencapai tingkat tertingginya sejak akhir Perang Dingin.

Meningkatnya belanja militer dunia merupakan salah satu persoalan yang secara langsung berdampak negatif pada biaya sosial, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan di berbagai negara.

AS saat ini tidak hanya memiliki anggaran militer terbesar di dunia dengan sekitar 700 miliar dolar, tapi juga menjadi eksportir utama senjata dan negara itu memainkan peran penting dalam perlombaan senjata dan pecahnya perang di berbagai belahan dunia. Selain itu, Washington telah menekan sekutunya di NATO untuk meningkatkan pengeluaran militer secara signifikan.

Meningkatnya pengeluaran militer akibat meluasnya konflik global dan kemungkinan pecahnya perang di berbagai daerah, benar-benar bertentangan dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).

Deklarasi Milenium adalah hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara PBB, yang mulai dijalankan pada September 2000 dan memuat delapan tujuan bersama.

Delapan tujuan tersebut adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan, menjamin pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Profesor Cameron Keith Richards, Kepala Pusat Pembangunan Berkelanjutan di universitas Australia, Malaysia, dan Thailand, mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada negara yang mencapai pembangunan berkelanjutan, dan tidak ada pemerintah yang akan mencapai ekonomi yang berkelanjutan. Sekarang model pembangunan berkelanjutan PBB sudah tidak lagi responsif.

Sebenarnya, mencapai tujuan yang ditetapkan untuk Tujuan Pembangunan Milenium memerlukan alokasi anggaran yang besar dari negara-negara yang telah menyepakatinya.

Namun, warga dunia justru menyaksikan peningkatan belanja militer secara konstan, terutama di negara-negara berkembang, dan tentu saja mengingat kemiskinan dan kondisi ekonomi yang tidak stabil di banyak negara tersebut, anggaran yang susah didapat ini justru dihabiskan untuk membeli senjata, ketimbang mengejar Tujuan Pembangunan Milenium. (RM)