Sanksi Baru AS untuk Pengaruhi Hasil Pilpres Rusia

Sergei Ryabkov, Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, Sabtu (13/1) mengatakan, tujuan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru atas Rusia menjelang diselenggarakannya pemilu presiden di negara itu, Maret 2018, adalah untuk mempengaruhi hasil pilpres ini.

Pemerintah Amerika dijadwalkan menyampaikan dua laporan terkait pelaksanaan undang-undang anti-Rusia, Agustus 2017 atau CAATSA hingga akhir Januari 2018. Laporan pertama mencakup daftar warga negara dan kemungkinan pejabat Rusia yang dikenai sanksi Amerika, sementara laporan kedua mengevaluasi efektivitas sanksi terhadap Rusia.

Paket sanksi baru Amerika terhadap Rusia menunjukkan bahwa Washington bertekad untuk melanjutkan tekanan terhadap Moskow dengan berbagai metode dan alasan. Masalah-masalah seperti bergabungnya Krimea dengan Rusia dan intervensi Moskow dalam krisis di timur Ukraina dan yang lebih penting, tuduhan campur tangan dan pengaruh Moskow dalam pemilu presiden Amerika yang dilakukan lewat infiltrasi cyber, menjadi dalih penjatuhan sanksi baru Amerika atas Rusia.

Alexei Mukhin, Dirjen Pusat Informasi Politik, Rusia percaya bahwa para perancang sanksi baru terhadap Rusia di Amerika, telah melakukan kesalahan fatal. Sekarang, mengingat semakin dekatnya waktu penyelenggaraan pilpres Rusia dan gagalnya Barat mendorong Alexei Navalny, pemimpin kubu oposisi Rusia masuk ke bursa kontestasi pemilu di negara itu setelah dinyatakan tidak lulus uji kelayakan oleh Komisi Pemilu Pusat Rusia, dugaan bahwa tujuan sanksi baru Amerika atas Rusia adalah untuk meningkatkan ketidakpuasan masyarakat negara itu, semakin menguat.

Paul Sharikov, Kepala Pusat Penelitian Terapan di Institut Studi Amerika dan Kanada, Akademi Sains Rusia menuturkan, alasan memburuknya hubungan bilateral Amerika dan Rusia adalah karena isu Rusia telah berubah menjadi senjata yang digunakan dalam pertarungan politik di Amerika.

Vladimir Putin, Presiden Rusia, baru-baru ini memperingatkan intervensi Amerika dalam urusan internal negara lain termasuk Rusia, terutama dalam masalah pemilu presiden. Menurut Putin, tujuan Amerika mengintervensi pemilu presiden Rusia adalah untuk menentukan apa prioritas mereka dan siapa yang tepat dijadikan boneka untuk memimpin Rusia.

Putin memberikan sinyal bahwa Amerika bermaksud mengusung Alexei Navalny ke pucuk kekuasaan di Rusia. Realitasnya, sekalipun Navalny kerap memprovokasi masyarakat untuk melakukan demonstrasi menentang pemerintah, namun mengingat rasa nasionalisme tinggi rakyat Rusia dan pandangan negatif mereka terhadap Barat terutama Amerika, seruan aksi itu tidak terlalu digubris oleh warga Rusia.

Pada saat yang sama, media-media Barat berupaya mempropagandakan bahwa Alexei Navalny adalah satu-satunya oposan serius dan sangat populer di tengah masyarakat Rusia. Sebaliknya, berdasarkan hasil sejumlah jajak pendapat di Rusia, popularitas Vladimir Putin di mata warga Rusia saat ini lebih dari 80 persen.

Amerika menyadari bahwa dirinya tidak punya peluang yang cukup untuk mendorong kandidat yang diinginkannya dalam pilpres di negara terluas di dunia itu. Maka dapat dipastikan, berlanjutnya kepemimpinan Putin di Rusia, mengingat independensi dan perlawanannya atas ambisi Amerika, sama sekali tidak akan menggembirakan pejabat Gedung Putih.

Kenyataannya, isu Rusiafobia yang disebarluaskan Amerika di tengah masyarakat internasional telah menyebabkan negara itu terpaksa terjun secara langsung ke medan tempur propaganda dan media untuk melawan Vladimir Putin. (HS)