Dukungan Sekjen PBB terhadap JCPOA

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menegaskan berlanjutnya dukungan terhadap kesepakatan nuklir antara Iran dan kelompok 5+1.

Sekjen PBB dalam statemennya memperingati tahun kedua implementasi JCPOA menegaskan bahwa isu yang tidak berkaitan dengan JCPOA tidak boleh mengganggu kesepakatan internasional ini. Pernyataan Guterres mengemuka tidak lama setelah Presiden AS, Donald Trump menyampaikan statemen ancamannya mengenai JCPOA.

Trump beberapa hari lalu memperpanjang penangguhan sanksi nuklir Iran, tapi ia juga menyampaikan empat syarat untuk melanjutkan dukungan AS terhadap JCPOA. Trump mengancam jika empat syarat tersebut tidak terlaksana, maka selama 120 hari mendatang tidak akan memperpanjang penangguhan sanksi nuklir Iran, dan AS akan keluar dari JCPOA.

Kini, presiden Republik Islam Iran, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, presiden Perancis, dan pejabat tinggi Rusia dan Cina dengan tegas telah menyampaikan sikapnya menentang statemen terbaru presiden AS mengenai JCPOA. Nota perjanjian JCPOA merupakan bagian dari resolusi Dewan Keamanan PBB no.2231. Dengan demikian, pihak yang melanggar kesepakatan tersebut berarti melanggar resolusi dewan keamanan PBB.

Selain itu, IAEA sebagai satu-satunya institusi yang memiliki kelayakan untuk menilai status sipil program nuklir negara-negara anggota traktat NPT, termasuk Iran, hingga kini IAEA telah menyampaikan 10 kali laporan yang menunjukkan komitmen penuh Iran terhadap perjanjian JCPOA.

Berlanjutnya aksi konfrontatif AS dan pelanggaran terhadap kesepakatan internasional yang dilakukan Donald Trump dengan sikapnya mengancam tidak akan melanjutkan penangguhan sanksi nuklir Iran dalam 120 hari mendatang jika empat syarat tidak dijalankan.

Padahal selama ini Iran secara sukarela telah menjalankan protokol tambahan, dan Tehran telah menjalankan penuh isi kesepakatan JCPOA. Oleh karena itu, segala bentuk kekhawatiran mengenai terjadinya penyimpangan dalam program nuklir Iran dari status sipilnya merupakan sikap yang berlebihan dan mengada-ada. Selain itu, tiga dari empat syarat yang diajukan Trump saat ini tidak penting dan kehilangan urgensitasnya.

Meskipun demikian, pemerintah AS berupaya memprovokasi Kongres dan juga negara-negara penandatangan JCPOA dengan melempar masalah yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perjanjian nuklir seperti masalah rudal Iran. Padahal Iran, Uni Eropa, Rusia, Cina dan sekjen PBB berulangkali menyatakan bahwa masalah tersebut tidak ada kaitannya dengan JCPOA.

Anggota Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS, Ben Cardin mengatakan, tenggat waktu yang diumumkan Donald Trump akan mempersulit segala bentuk perundingan mengenai JCPOA. Masalah ini menyebabkan dunia satu suara menentang sikap Trump, sebagaimana yang disampaikan sekjen PBB.(PH)