Ketika Komisi HAM PBB Sebut Duterte Butuh Bantuan Psikiater

Departemen Luar Negeri Filipina menilai statemen Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra'ad Al Hussein terkait presiden negara ini sepenuhnya bermusuhan dan bertentangan dengan konvensi internasional.

Deplu Filipina di statemennya menyatakan, ungkapan Zeid Ra'ad Hussein anti Presiden Rodrigo Duterte dapat menimbulkan dampak berbahaya. Zeid Ra'ad Hussein mengklaim serangan Duterte terhadap aktivis HAM PBB mengindikasikan bahwa ia membutuhkan bantuan psikiater.

Presiden Filipina yang berkuasa berkat slogan anti penyelundupan narkotika sampai saat ini masih tetap melanjutkan kebijakan prinsipalnya terkait slogan tersebut.

Menurut Duterte, Filipina menghadapi skandal luas di seluruh bidang militer, politik dan sosial karena dililit isu narkotika. Bahkan kejahatan terorganisir di Filipina dilakukan oleh mafia narkotika. Oleh karena itu, menurut keyakinan presiden Filipina, selama akar mafia narkotika di negara ini tidak diberantas, maka Manila masih akan tetap menghadapi kejahatan dan kemiskinan.

Sementara itu, Barat khususnya Amerika dan lembaga yang mereka dukung cederung melindungi penyelundupan narkotika dan berencana membawa berkas presiden Filipina ke pengadilan internasional. Mereka juga berusaha mencitrakan Rodrigo Duterte sebagai sosok yang gila dan mengidap gangguan mental.

Agnes Callamard, pelapor PBB mengatakan, "Pembunuhan tanpa proses peradilan dan eksekusi terorganisir penyelundup narkotika di Filipina mendapat kritikan keras dan kasus ini harus diselidiki dengan baik dan independen."

Di sisi lain elit politik dan rakyat Filipina menilai kritikan terhadap kinerja presiden mereka sebagai bentuk dukungan penuh terhadap terorisme dan penyelundup narkotika yang keuntungannya kembali ke kantong-kantong investor dan mafia narkotika internasional. Dan salah satu negara yang menjadi target adalah Filipina. Oleh karena itu, Manila menjadi negara paling miskin dan rentan di kawasan Asia Tenggara.

Meski demikian, dukungan rakyat Filipina terhadap program pemberantasan narkotika yang digagas Presiden Duterte mendorong presiden Filipina semakin bertekad melanjutkan kebijakannya tersebut.

Harry Roque, juru bicara presiden Filipina mengatakan, "Jajak pendapat menunjukkan rakyat Filipina sadar bahwa Duterte melakukan banyak kebijakan untuk menyelesaikan krisis keamanan dan kejahatan di negara ini serta ingin meraih laju dan stabilitas ekonomi."

Bagaimana pun juga, Filipina yang selama bertahun-tahun menjadi pangkalan militer Amerika terpenting di kawasan Asia Tenggara, kini berubah menjadi lokasi penyelundupan narkotika dan kejahatan.

Sementara itu, Amerika yang membuka pangkalannya di Filipian bukan saja tidak membantu Manila menyelesaikan krisis ini, bahkan dengan merusak program pemerintah dalam memberantas narkotika, berencana membela kepentingan mafia narkotika di negara ini. (MF)