Angela Merkel Kembali Jadi Kanselir Jerman

Angela Merkel dipilih kembali oleh parlemen Jerman sebagai kanselir negara ini untuk keempat kalinya.

Merkel terpilih kembali menjadi kanselir Jerman untuk keempat kalinya dengan 364 suara mendukung dan 315 suara menolak anggota majelis rendah Jerman (Bundestag). Setelah terpilih kembali menjadi kanselir Jerman, kini Merkel harus menghadapi kendala besar.

Sejatinya Merkel selama aktivitas politiknya belum pernah menghadapi beragam represi baik dari partainya sendiri atau kubu lain sebagai kanselir Jerman seperti saat ini untuk membentuk pemerintahan koalisi. Pemerintah koalisi Jerman saat ini kembali terbentuk dari dua kubu raksasa konservatif  Partai Persatuan Kristen Demokratik (CDU) dan Persatuan Kristen Social (CSU) dengan kubu sayap kiri Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD). Pemerintahan koalisi ini hasil dari proses lima bulan sejak penyelenggaraan pemilu parlemen Jerman pada 24 September 2017.

Melalui suara setuju parlemen Jerman kepada Merkel, pemerintah baru Jerman akan dapat memulai kinerjanya beberapa hari mendatang dan dengan dmikian kondisi yang tak jelas selama beberapa bulan serta kendala akibat kondisi tersebut akan berakhir. Meski koalisi besar mulai berkuasa sejak tahun 2013 di Jerman, namun setelah penyelenggaraan pemilu parlemen pada September 2017 dan kekalahan Partai Sosialis Demokrat (SPD), Martin Schulz, ketua SPD waktu itu mengumumkan partainya tidak lagi berpartisipasi di pemerintah koalisi pimpinan Merkel dari partai Kristen.

Meski demikian, kegagalan Merkel membentuk pemerintahan baru dengan menggandeng Partai Demokrat Bebas (FDP) dan Partai Hijau mendorong skenario pembentukan koalisi besar dan pada akhirnya tercapai kesepakatan di pembentukan koalisi ini.

Menurut Thomas Jeager, saat ini di Jerman hanya ada satu peluang untuk pembentukan sebuah pemerintahan yang solid dan itu adalah pembentukan koalisi dengan melibatkan partai Persatuan Demokrat Kristen Jerman (CDU) dan Partai Sosialis Demokrat Jerman (SPD).

Kesepakatan membentuk koalisi besar, mengingat sikap beragam tiga partai besar yang terlibat di koalisi ini, membutuhkan waktu dua bulan. Meski demikian friksi di antara mereka sampai saat ini belum sepenuhnya terselesaikan.

Horst Seehofer, ketua partai Sosialis Kristen seraya mengisyaratkan undang-undang baru migrasi dan penolakan dukungan Partai Sosialis Demokrat terhadap peraturan ini mengatakan, "Jika ini terjadi maka sama halnya dengan berakhirnya pemerintahan koalisi."

Mengingat kendala pembentukan pemerintah baru di Jerman sudah terhapus, maka harus dikatakan bahwa Merkel masih menghadapi kendala kendala besar seperti imigrasi, kebijakan finansial dan ekonomi, hubungan dengan Uni Eropa dan masa depan kondisi Jerman di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Melewati dengan sukses kendala ini membutuhkan koordinasi penuh seluruh partai yang terlibat di pemerintahan koalisi. Setiap friksi dapat memicu masalah besar bagi Merkel.

Namun demikian statemen petinggi partai yang terlibat di pemerintahan koalisi besar menunjukkan pendekatan beragam mereka terkait penyelesaian isu dan kendala yang dihadapi pemerintah baru Jerman, khususnya isu migran. Selain itu, Merkel tidak lagi memiliki popularitas seperti sebelumnya. Bahkan kritik di dalam tubuh partai terhadap Merkel semakin meningkat. Kritikan ini terkait ketidakmampuan Merkel mencapai konsensus untuk membentuk pemerintah baru serta pemberian konsesi kepada partai lain, khususnya Partai Sosialis Demokrat untuk bersedia bergabung dengan pemerintahan koalisi baru. (MF)