Nasib Protes Rompi Kuning Perancis
-
Presiden rompi kuning di Perancis
Meskipun Presiden Perancis, Emmanuel Macron sudah berjanji akan memenuhi tuntutan pemrotes rompi kuning dengan menunda implementasi aturan kenaikan pajak bahan bakar minyak dan aturan pensiun, tapi aksi protes rakyat Perancis hingga kini terus berlanjut.
Perdana Menteri Perancis, Édouard Philippe mengatakan, pemerintah melakukan kesalahan dalam mengontrol protes gerakan anti kapitalisme di negara ini, dan kurang mendengar suara rakyat.
Statemen perdana menteri Perancis mengemuka di saat krisis hingga kini terus berlanjut. Bola salju protes rompi kuning terus menggelinding kencang. Padahal, presiden negara ini sudah berjanji akan memenuhi tuntutan utamanya. Tampaknya tuntutan demonstran melampaui sekedar protes dalam masalah ekonomi saja, tapi lebih jauh lagi mengenai tuntutan untuk menggelar referendum dan pengunduran diri Emmanuel Macron dari jabatan presiden.
Mengenai masalah ini, sosiolog Perancis, Herve Le Bras mengingatkan bahwa aksi unjuk rasa mulai bisa ditenangkan, tapi mungkin saja muncul kebencian kuat terhadap Macron, dan banyak dari para pemrotes menargetkan pengunduran diri Macron.
Kalkulasi ekonomi di Perancis menunjukkan implementasi janji Macron membutuhkan dana lebih dari 10 juta euro. Masalah tersebut menyebabkan banyak analis dan pejabat di negara ini menilai penghentian program pemangkasan anggaran dan implementasi program pendukung tidak mungkin dilakukan. Sebagaimana ditegaskan oleh ketua parlemen Perancis yang mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk meredam protes anti kapitalisme akan menimbulkan terjadinya pembengkakan anggaran.
Perancis secara makro sedang menghadapi masalah ekonomi yang kompleks selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak tahun 2008. Meskipun François Hollande di masa kepemimpinannya berjanji akan memulihkan perekonomian Perancis, tapi faktanya tidak cukup berhasil. Bahkan sebagian analis ekonomi menilai masalah yang menimpa perekonomian Perancis saat ini berakar dari kebijakan penghematan anggaran yang dijalankan Hollande ketika menjabat sebagai presiden Perancis.
Di permukaan, protes rompi kuning dipandang sebagai bentuk reaksi terhadap kebijakan baru Macron di bidang ekonomi. Tapi jika dikaji lebih dalam, gelombang protes ini lahir dari masalah ekonomi, politik dan sosial yang kompleks di Perancis. Pasalnya, banyak dari para demonstan yang memprotes ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang menganga di negara Eropa ini.
Akademisi Perancis, Quentin Deluermoz mengatakan, gerakan protes anti kapitalisme di Perancis mengindikasikan peta kekuatan demokrasi dan pengaruh krisis ekonomi dan politik di negara ini.
Krisis di Perancis terus berlanjut. Para pejabat Perancis mengkhawatirkan masa depannya. Mereka tidak hanya mengikuti tuntutan para pemrotes, bahkan menjanjikan pemulihan ekonomi di negara ini. Tapi tampaknya para pemrotes tidak cukup percaya terhadap janji-janji para pejabat tinggi Perancis.
Mereka menyerukan perubahan fundamental di negaranya. Sebagimana disampaikan oleh salah seorang demonstran, "Macron mempermainkan kami. Kami siap maju hingga akhir, kami menghendaki perubahan di Republik ini,".
Dalam kondisi demikian, apakah langkah lanjutan pemerintah Perancis dengan memenuhi tuntutan para demonstran bisa menghentikan berlanjutnya protes rompi kuning atau tidak. Waktu yang akan membuktikannya.(PH)