"Perang Listrik" Menjadi Pendekatan Anti-Kemanusiaan AS Menekan Venezuela

Tindakan sabotase Washington terhadap Venezuela terus dilakukan untuk menggulingkan pemerintah berhaluan kiri Nicolas Maduro, presiden negara ini. Setelah serangan dunia siber terhadap pembangkit listrik tenaga air terbesar di negara itu, yang menyebabkan pemadaman listrik nasional di Venezuela dan pada hari Sabtu (09/03), terjadi ledakan di sebuah distribusi listrik pabrik baja terbesar di Venezuela, Sydur.

Dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat tidak hanya meningkatkan ruang lingkup sanksi untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah Maduro, tetapi juga telah mengagendakan pelaksanaan operasi sabotase di dalam Venezuela. Dalam hal ini, serangan siber pada 6 Maret lalu terhadap pembangkit listrik tenaga air terbesar di Venezuela, yang memasok lebih dari 70 persen listrik negara ini, telah mengakibatkan gangguan di banyak sektor seperti medis, pengobatan, transportasi dan kehidupan sehari-hari warga negara ini.

Miguel Díaz-Canel, Presiden Cuba menyebut aksi sabotase terhadap pusat pembangkit listrik Venezuela yang berujung pada pemadaman luas di negara tersebut sebagai serangan teroris terhadap rakyat.

Washington yang telah lama berusaha menggulingkan pemerintah sayap kiri Maduro, sekarang berusaha menciptakan keresahan sosial dan ketegangan di negara itu dengan menggunakan senjata baru seperti serangan siber terhadap instalasi dan infrastruktur serta mengarahkan pini publik dan mempersiapkan sarana untuk membuka jalan serangan militer ke negara ini.

Hassan Alzein, analis masalah Amerika Latin dalam hal ini mengatakan, "Tujuan serangan siber Amerika Serikat ke pembangkit listrik terbesar di Venezuela dan tindakan serupa adalah untuk menyebarkan ketidakpuasan publik dan untuk memprovokasi perang saudara di negara itu."

Apa yang dilakukan Washington ini setelah pemerintah Venezuela telah lama memperingatkan terhadap perang ekonomi washington terhadap Venezuela. Menurut para pejabat Venezuela, Washington berusaha untuk mengakses kekayaan sumber dayanya, termasuk kekayaan minyak dan sumber daya alam. Oleh karenanya, Washington berupaya untuk menggelar perang ekonomi, termasuk sanksi pada sektor moneter, perbankan dan minyak, serta serangan terhadap infrastruktur utama dan vital, seperti pembangkit listrik, sehingga secara praktis negara ini lumpuh. Pada tahapan selanjutnya kemudian menyediakan kondisi untuk serangan militer terhadap negara ini.

Sementara itu, tindakan semacam itu adalah "kejahatan terhadap kemanusiaan" menurut hukum internasional. Bahkan, para pejabat Washington telah mengintensifkan perang ekonomi melawan Venezuela, padahal mereka selalu meneriakkan slogan kemanusiaan dan membela hak asasi manusia, tetapi dalam praktiknya tidak menghormati hak-hak paling mendasar bangsa.

Mantan sekretaris Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Alfred De Zayas mengatakan, "Perang ekonomi Amerika Serikat dan sekutunya melawan Venezuela telah dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang hingga kini telah menyebabkan kematian ratusan warga Venezuela."

Penggunaan senjata semacam itu telah menjadi agenda Amerika Serikat, dimana para pejabat di negara itu selama beberapa bulan terakhir telah melakukan intervensi urusan dalam negeri Venezuela. Mereka juga secara resmi mengakui Juan Guaido sebagai Presiden Venezuela, bahkan menggelar kampanye global untuk mendukungnya demi menggulingkan Maduro.

Namun, perlawanan rakyat dan solidaritas mereka dengan Maduro serta dukungan militer negara ini, sejauh ini telah mencegah Washington meraih keberhasilan atas langkah-langkahnya di Venezuela. Sebagai akibatnya, Amerika Serikat telah frustrasi dan kini mereka menggunakan senjata yang tidak berperikemanusiaan seperti memutuskan jaringan listrik di seluruh negeri dengan tujuan menekan rakyatnya dan menempatkan mereka melawan pemerintah.