Penentangan Uni Eropa terhadap Kepemilikan Zionis Israel atas Dataran Tinggi Golan

Rezim Zionis Israel memiliki sejarah panjang dalam menyerang dan menduduki tanah negara-negara di kawasan. Rezim Zionis menduduki Dataran Tinggi Golan selama perang 6 hari dengan orang Arab pada bulan Juni 1967.

Knesset, Parlemen Rezim Zionis Israel menyatakan bahwa daerah ini sebagai wilayah Israel pada tahun 1981, padahal tindakan ini benar-benar bertentangan dengan hukum internasional dan Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB, yang secara eksplisit menganggap Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah pendudukan dan menyerukan penarikan Zionis Israel dan mengembalikannya kepada Suriah. Jadi, menurut hukum internasional, Golan milik Suriah. Ini telah dikonfirmasi oleh komunitas internasional, termasuk Uni Eropa.

Terlepas dari pertimbangan ini, Zionis Israel dan Amerika Serikat sebagai sekutu strategis telah memulai upaya besar-besaran untuk secara resmi mencaplok Golan ke Zionis Israel dan mengajak negara-negara lain untuk juga mengakuinya.

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat pada 21 Maret dalam pesannya lewat lamat Twitternya menulis, "Waktunya telah tiba untuk mengakui kedaulatan penuh Zionis Israel atas Dataran Tinggi Golan. Setelah 52 tahun, saatnya bagi Amerika Serikat untuk sepenuhnya mengakui kepemilikan Zionis Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang memiliki implikasi strategis dan keamanan yang penting bagi Zionis Israel dan stabilitas kawasan."

Sikap Trump ini disambut oleh Zionis Israel. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Zionis Israel di halaman Twitternya, menyatakan kepuasannya dengan langkah ini dan menyebutnya langkah bersejarah. Netanyahu mengklaim bahwa ketika Iran mencoba menggunakan Suriah sebagai pangkalan untuk menghancurkan Zionis Israel, Presiden Trump yang berani akan mengakui kedaulatan kita atas Dataran Tinggi Golan. Alasan Netanyahu untuk membenarkan tindakan Trump dalam mengakui Golan sebagai bagian dari wilayah Palestina Pendudukan, sebagai reaksi atas tindakan Iran di Suriah. Padahal dua masalah ini tidak ada hubungannya dengan satu sama lain. Karena kehadiran Iran di Suriah telah sepenuhnya sah dan diminta oleh pemerintah Damaskus untuk memerangi kelompok-kelompok teroris.

Komunitas internasional telah menentang tuntutan Tel Aviv-Washington. Dalam hal ini, Uni Eropa menekankan posisi sebelumnya. Maya Kosyanchich, Juru Bicara Federica Mogherini, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengatakan, "Posisi kami terkait siapa pemilik Dataran Tinggi Golan tidak berubah. Berdasarkan hukum internasional, Uni Eropa tidak mengakui kedaulatan Zionis Israel atas wilayah yang diduduki pada tahun 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan dan tidak menganggapnya sebagai bagian dari wilayah Zionis Israel."

Sebelumnya, Turki dan Rusia telah menyatakan tidak akan mengakui resmi kepemilikan rezim Zionis Israel atas Golan yang diduduki. Namun, sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini, bersama dengan pengumuman sikap Trump dan para pejabat senior AS, menandakan mobilitas yang terkoordinasi pada pihak mereka untuk meresmikan masalah ini.

Menurut Abdel Bari Atwan, analis terkemuka di dunia Arab, pemerintah Amerika Serikat telah menghapus atribut "pendudukan" dari Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Dukungan Amerika Serikat bagi Golan untuk bergabung dengan rezim Zionis, setelah pemerintah Trump pada 14 Mei 2018, dalam tindakan provokatif memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis yang diduduki. Tindakan ini dihadapkan dengan penentangan dan sanksi global, termasuk oleh Uni Eropa. Komunitas internasional sekarang memilih sikap menentang keputusan Amerika Serikat dan penentang Uni Eropa terhadap aksesi Golan ke rezim Zionis merupakan indikasi hal ini dan juga menunjukkan pertentangan yang semakin berkembang antara Eropa dan AS.