Amerika Tinjuan dari Dalam, 26 Maret 2019

Dinamika Amerika Serikat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya: sikap Trump yang mendukung pendudukan Golan oleh Israel.

Isu lain mengenai stemen politisi perempuan AS yang menyebut Trump sebagai presiden rasis, mantan pejabat CIA menyebut Israel terlibat teror Selandia Baru, dan AS menempatkan 400 tentara di Suriah.

NYTimes: Dukung Israel Duduki Golan, AS tak Diuntungkan

Surat kabar Amerika Serikat, The New York Times menilai statemen provokatif Presiden Donald Trump yang mendukung pendudukan rezim Zionis Israel di Dataran Tinggi Golan, Suriah adalah langkah sia-sia dan tidak bermanfaat.

Koran Amerika, New York Times (24/3/2019) dalam artikelnya yang berjudul "Provokasi Sia-sia Trump di Golan" menulis, prakarsa Presiden Donald Trump mengubah kebijakan Amerika yang sudah diterapkan sejak beberapa dekade lalu terkait Dataran Tinggi Golan, Suriah lebih banyak bersentuhan dengan kebijakan Israel daripada kepentingan Amerika atau akal sehat.

New York Times menambahkan, bahkan kelompok liberal Amerika seperti "Americans for Peace Now" menganggap Israel punya alasan untuk menduduki Golan.

Menurut mereka, Israel berhak menduduki Golan karena kondisi Suriah saat ini yang berantakan dan dipenuhi kelompok-kelompok ekstrem yang berperang serta Iran yang memperoleh pijakan dalam perang mengerikan di negara itu.

Direktur Pusat Studi AS-Arab, Maunzer Sleiman menilai pengakuan resmi Presiden AS, Donald Trump terhadap klaim rezim Zionis mengenai penguasaan penuh Golan sebagai upayanya untuk meraih sokongan dari pendukung Israel di AS.

Pimpinan sebuah pusat riset  Timur Tengah yang berbasis di Washington ini menilai langkah Trump ilegal dan tidak akan mempengaruhi keputusan sebelumnya mengenai dataran tinggi Golan.

"Keputusan Trump bertentangan dengan aturan internasional, dan masalah Golan ini tidak akan menguntungkan kepentingan AS," ujar analis keamanan internasional ini.

"Langkah Trump dalam praktiknya secara hukum, dan sejarah tidak akan mempengaruhi status Golan," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump di akun Twitternya hari Kamis menegaskan dukungan Washington terhadap rezim Zionis atas dataran tinggi Golan.

"Setelah 52 tahun, tiba saatnya AS mengakui secara resmi penguasaan penuh Israel terhadap dataran tinggi Golan," cuit Trump.

Statemen presiden AS ini memicu gelombang kecaman keras dari berbagai kalangan di dunia. Deputi juru bicara sekjen PBB menyatakan pendudukan Dataran Tinggi Golan Suriah oleh rezim Zionis Israel sebuah langkah ilegal. Farhan Haq menjelaskan, organisasi ini komitmen dengan resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum yang menilai pendudukan Golan oleh Israel sebuah langkah ilegal.

Dewan Keamanan PBB dalam resolusi 497 yang dirilis tahun 1981 secara tegas menolak kedaulatan Israel atas wilayah Golan dan meminta Tel Aviv membatalkan undang-undang aneksasi Golan.

Pada tahun 1967, rezim Zionis menguasai sekitar 1.200 kilometer wilayah Suriah di dataran tinggi Golan, dan setelah beberapa lama mengumumkan wilayah ini bagian dari teritorial rezim Zionis, dan menolak mengembalikannya kepada pemerintah Suriah.

Politisi Perempuan AS: Trump, Presiden Rasis !

Anggota DPR AS dari kubu Demokrat menyebut Donald Trump sebagai presiden yang rasis.

Rashida Tlaib, politisi perempuan AS ini mengatakan, diskriminasi dan rasisme terlihat dalam kebijakan Trump.

"Pihak yang menegaskan supaya bersabar dan tidak tergesa-gesa memakzulkan Trump sebelum pengumuman hasil investigasi Robert Mueller mengenai intervensi Rusia dalam pemilu presiden AS tahun 2016, telah mengabaikan sebuah masalah penting tentang kekuatan Kongres untuk melakukan pemecatan [terhadap Trump]," ujar  Tlaib.

Politisi muslimah AS ini juga menyampaikan penentangannya terhadap bantuan AS kepada rezim Zionis Israel yang dipimpin Benyamin Netanyahu.

Sepak terjang kontroversial Trump selama ini memicu penentangan dari berbagai kalangan, termasuk sesama politisi AS.

Penyelidikan Mueller masih Bayangi Trump

Presiden Donald Trump hari Minggu (24/3) mengklaim laporan jaksa khusus Robert Mueller menunjukkan dirinya sudah bebas dari tuduhan melakukan kesalahan.

Jaksa penyidik khusus Robert Mueller, yang menyelidiki campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden Amerika tahun 2016, Jumat sore (22/3) menyampaikan laporan akhir kepada Jaksa Agung William Barr.

Jaksa Agung Amerika William Barr mengatakan dalam suratnya hari Minggu bahwa laporan penyelidik khusus Robert Mueller tentang campur tangan Rusia dalam pemilu 2016 tidak menemukan bukti bahwa Presiden Donald Trump atau siapa pun yang terkait dengan kampanyenya berkonspirasi atau berkoordinasi dengan Rusia.

Tetapi pada pertanyaan apakah Trump mencoba menghalangi keadilan dengan mengganggu atau mencoba menggagalkan penyelidikan Mueller, Barr mengatakan, “laporan itu tidak menyimpulkan bahwa presiden melakukan kejahatan, tetapi juga tidak membebaskannya.”

Pertanyaan utama yang dijawab mantan direktur Biro Penyidik Federal FBI ini adalah apakah Trump atau pembantu-pembantunya berkolusi dengan Rusia untuk merongrong tim kampanye calon presiden Hillary Clinton dari Partai Demokrat pada tahun 2016, dengan menggunakan email-email memalukan yang dicuri dari Komite Nasional Partai Demokrat DNC dan ketua tim kampanye Clinton? Atau apakah Trump semata-mata hanya mendapatkan manfaat dari strategi jahat Rusia? Juga apakah presiden berupaya mengakhiri penyelidikan untuk melindungi dirinya, penasehat politik dan para pembantunya?

Penyelidikan itu telah memicu dakwaan terhadap 37 individu dan entitas, sebagian besar agen Rusia masih buron. Tujuh orang, termasuk lima mantan rekan Trump, telah mengaku bersalah dan lima diantaranya telah dijatuhi hukuman penjara.

Di antara kasus-kasus penting itu adalah kasus mantan Penasihat Keamanan Nasional Michael Flynn, yang mengaku bersalah karena telah berbohong kepada FBI tentang pembicaraannya dengan Duta Besar Rusia Untuk Amerika Sergey Kislyak (ketika itu) dan mantan ketua tim kampanye Trump, Paul Manafort, yang baru-baru ini juga telah dihukum.

Menjelang penyerahan laporan itu, beredar luas spekulasi bahwa Mueller akan mengajukan dakwaan tambahan, tetapi tidak ada tindakan hukum tambahan yang dilakukan sebelum laporan itu dirilis oleh Departemen Kehakiman.

Dengan penyerahan laporan ini maka penyelidikan tim Mueller berakhir, tetapi masalah-masalah hukum yang dihadapi presiden masih berlanjut. Beberapa bulan terakhir ini Mueller telah menyerahkan sebagian hasil penyelidikannya ke kantor jaksa agung, termasuk ke Distrik Selatan New York dimana jaksa penuntut umum telah membuka penyelidikan terpisah terhadap Trump Organization dan entitas lain milik Trump.

Mantan Pejabat CIA: Israel Terlibat Teror Selandia Baru

Calon penerima hadiah Nobel yang juga mantan pejabat dinas intelijen pusat Amerika Serikat, CIA mengatakan, berdasarkan bukti-bukti yang ada, rezim Zionis Israel terlibat dalam teror di Selandia Baru.

Mantan pejabat CIA nominator peraih hadiah Nobel, Robert Mueller Selasa (19/3/2019) menuturkan, sepenuhnya jelas bahwa aksi teror Selandia Baru terencana dan dilakukan atas kerja sama aparat keamanan lokal, juga Israel.

AS Tempatkan 400 Tentara di Suriah

James Jeffrey, utusan khusus AS untuk Suriah Senin (25/3) menyatakan, sebanyak 400 serdadu negara ini masih akan ditempatkan di Suriah.

Menurut James Jeffrey, mereka akan ditempatkan di dua lokasi, salah satunya di utara Suriah dan lainnya di pangkalan militer AS di al-Tanf (perbatasan Suriah-Irak).

Padahal sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan menarik pasukannya dari Suriah, tapi kemudian statemen tersebut ditarik kembali setelah memicu penentangan luas dari Kongres dan pejabat tinggi AS sendiri.(PH)