Upaya Afghanistan Ciptakan Perdamaian Berkelanjutan

Kepala Eksekutif Pemerintahan Persatuan Nasional Afghanistan Abdullah Abdullah mengatakan, pemerintah Kabul telah memulai upaya untuk membentuk rujukan tunggal (otoritas tunggal) guna memandu proses perdamaian Afghanistan demi menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Dia menjelaskan, rujukan tunggal –yang diupayakan pemerintah Afghanistan melalui musyawarah dan konsultasi dengan tokoh-tokoh politik– selain untuk melindungi hak-hak rakyat, juga untuk menciptakan landasan penciptaan perdamaian berkelanjutan dengan penuh martabat dan kemuliaan. 

Abdullah menegaskan, mayoritas rakyat Afghanistan menuntut terciptanya perdamaian dan tidak ingin kembali ke hari-hari gelap mereka di masa lalu.

Pernyataan Kepala Eksekutif Pemerintahan Persatuan Nasional Afghanistan mengenai pembentukan rujukan tunggal untuk memandu proses perdamaian ini tentunya bermula dari kenyataan di arena politik di negara itu.

Dari satu sisi, Dewan Tinggi Perdamaian sebagai pihak yang mewakili proses perdamaian tidak mampu berperan efektif dalam memajukan proses perdamain di Afghanistan. Sementara di sisi lain, pemerintah dituduh sejumlah kelompok dan arus internal telah bertindak lemah dan tidak merangkul semua kelompok berpengaruh di Afghanistan.

Taliban menilai pemerintah Afghanistan sebagai ilegal dan hingga sekarang kelompok ini mempertahankan idenya untuk tidak berdialog dengan pemerintah Kabul. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan baru-baru ini menyebut pemerintah Afghanistan menghalangi proses perdamaian. Menurutnya, pembentukan pemerintahan sementara adalah solusi untuk memecahkan jalan buntu ini.

Tampaknya, salah satu penyebab gagalnya dialog berulang kali antara Amerika Serikat dan Taliban adalah harapan dan tuntutan yang tidak masuk akal, serta pandangan yang jauh dari kenyataan.

Yang pasti, selain lemahnya pemerintahan pusat Afghanistan dan beragam kritikan yang muncul, hanya sedikit orang yang ingin menyaksikan pembubaran pemerintahan Kabul dan kembali ke masa lalu.

Dalam kondisi seperti itu, usulan Kepala Eksekutif Pemerintahan Persatuan Nasional Afghanistan untuk membentuk rujukan tunggal adalah jalan tengah untuk melewati jalan buntu saat ini. Dalam usulan tersebut, pemerintahan Afghanistan tetap berlanjut hingga terbentunya pemerintahan baru.

Pembentukan rujukan tunggal untuk memajukan proses perdamaian, selain mencakup pemerintah dan berbagai kelompok dan arus di Afghanistan, juga secara tersirat, merupakan jawaban atas tuntutan Taliban.

Langkah terbaru Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan Abdulah Abdullah –seperti pertemuan mereka dengan tokoh-tokoh berpengaruh: mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai dan Ketua Dewan untuk Perlindungan dan Stablitas Abdul Rabb Rasul Sayyaf– menunjukkan upaya pemeritnah Kabul untuk membentuk rujuan tunggal demi memajuan proses perdamian.

Meskipun pembentuan rujuan tunggal seperti ini penting, namun yang lebih penting adalah pencakupan rujuan ini dan penindaklanjutan atas tuntutan dan kepentingan nasional, bukan kepentingan partai, kelompok dan etnis. Otoritas tunggal seperti itu harus memiliki kewenangan yang diperlukan untuk mengambil keputusan.

Saat ini, Afghanistan sedang menghadapi tahap pengambilan keputusan sulit untuk bisa melewati periode gelap akibat perang dan konflik internal yang memakan banyak korban dan menimbulkan kerugian besar bagi negara ini. Namun tampaknya, pemerintah Afghanistan akan mampu mengambil keputusan yang tepat.

Sejarah kontemporer Afghanistan juga menunjukkan bahwa rakyat negara ini mampu mengalahkan dua pasukan agresor. Maka tidak diragukan lagi, keberhasilan ini juga bisa menjadi tanda bahwa mereka juga bisa mengakhiri konflik internal melalui persatuan yang terus dipupuk di antara rakyat Afghanistan. (RA)