Amerika Tinjuan dari Dalam, 14 April 2019

Perkembangan yang terjadi di AS selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya Trump semakin keras terhadap Imigran dan aksi para wali kota dan hakim AS terhadap keputusannya.

Isu lain mengenai pengunduran diri menteri keamanan dalam negeri AS, Pemimpin Katolik dunia, Paus Fransiskus menyalahkan AS dan negara-negara barat atas tewasnya anak-anak Suriah, dan AS mengajukan syarat perpanjang START dengan Rusia.

Trump semakin Keras terhadap Imigran

Presiden AS Donald Trump semakin agresif menjalankan kebijakan imigrasi yang lebih keras, setelah secara tiba-tiba memecat Direktur Secret Service Randolph "Tex" Alles yang terjadi tidak lama setelah Kirstjen Nielsen mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri keamanan dalam negeri AS Minggu (7/4) lalu.

Penghentian hubungan kerja ini memicu perhatian dari para senator dari Partai Republik dan Partai Demokrat AS yang menyampaikan keprihatinan mereka mengenai masalah tersebut. Nielsen mengundurkan diri di bawah tekanan dari seorang presiden yang frustrasi bahwa ia tidak mengambil sikap yang cukup keras mengenai imigrasi. Sedangkan Alles diberhentikan, meskipun beberapa pejabat mengatakan kepergiannya karena konflik kepribadian di dalam kantornya dan tidak terkait dengan pengunduran diri Nielsen.

Para pejabat Amerika mengatakan krisis imigrasi telah memburuk dalam beberapa pekan terakhir, dan Trump dikabarkan kini mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan yang sangat tidak populer yang memisahkan anak-anak migran dari keluarga mereka.

Trump baru-baru mengatakan sedang "mempertimbangkan dengan serius" gagasan untuk membawa migran ke kota-kota yang disebut tempat perlindungan yang tidak bekerja sama dengan otoritas imigrasi federal.

Trump pada hari Jumat (12/4) mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih jika para pemimpin distrik dan kota itu benar-benar ingin membuka diri bagi imigran, "kita bisa memberi mereka pasokan tanpa batas." Ia mengatakan, "Mereka selalu mengatakan terbuka. Mari kita lihat apakah mereka terbuka."

Pejabat Gedung Putih dan Keamanan Dalam Negeri Jumat pagi mengatakan gagasan "kota-kota perlindungan" sudah dibahas, tetapi segera dihentikan, setelah pengacara DHS menentang. Namun Trump menghidupkannya kembali dalam dua tweet yang membuat para pejabat DHS terkejut.

Para Wali Kota AS Protes Donald Trump

Wali kota berbagai kota Amerika dari kubu Demokrat mengecam statemen Presiden AS Donald Trump yang berencana membentuk kota atau lokasi khusus bagi imigran ilegal di negara ini.

Menurut laporan Reuters, wali kota dari kubu Demokrat di berbagai kota Amerika Jumat (12/4) menolak rencana Trump untuk membangun kota atau lokasi khusus bagi imigran ilegal di Amerika, dengan menyatakan, kota-kota yang mereka pimpin menyambut imigran legal ke Amerika.

Trump di akun twitternya menyatakan berencana menempatkan imigran ilegal di sejumlah wilayah atau kota khusus dalam bentuk isolasi.

Wali kota Philadelphia Jim Kenney hari Jumat dalam statemennya menekankan, rencana Gedung Putih untuk melawan imigran mengindikasikan puncak ketidakperdulian pemerintah Trump terhadap hak asasi manusia paling mendasar.

Wali kota Los Angeles, Eric Garcetti di akun twitternya hari Kamis dan setelah beredar berita rencana Trump tersebut menulis, warga ini (imigran) bukan bidak prajurit di permainan catur.

Sementara itu, walikota  Auckland, California dan Takoma Park di negara bagian Maryland juga mengkritik statemen presiden AS.

Trump menyatakan bahwa kebijakan keras kepada imigran legal dan ilegal di Amerika merupakan agenda utama program pemerintahannya.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Mengundurkan Diri

Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen mengundurkan diri setelah 16 bulan menjabat dan mendapat tekanan besar dari Gedung Putih dan publik atas situasi di sepanjang perbatasan selatan Amerika.

Presiden AS, Donald Trump mengumumkan pengunduran diri Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen dalam cuitan di Twitter hari Minggu (7/4). Media berita melaporkan, Nielsen mengajukan pengunduran dirinya setelah sebelumnya bertemu presiden di Gedung Putih pada hari itu.

Sumber-sumber Gedung Putih mengatakan Presiden Trump sering mengecam Nielsen karena tampaknya tidak cukup tegas dalam mengatasi arus migran yang mencoba memasuki Amerika. Mereka mengatakan, ia harus mendengarkan apa yang disebut sumber-sumber itu sebagai tuntutan mustahil Trump.

Dalam surat pengunduran diri kepada Presiden Donald Trump, Nielsen menulis, "Walaupun mencapai kemajuan dalam mereformasi keamanan dalam negeri, saya memutuskan, ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mengundurkan diri."

Dalam cuitan pada Minggu Trump mengatakan, Nielsen akan meninggalkan jabatannya dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya."

Selain tekanan dari Gedung Putih yang hendak menghentikan arus migran, Nielsen menghadapi protes publik atas kebijakan pemerintah yang sangat tidak populer dalam memisahkan keluarga migran yang memasuki Amerika.

Ribuan anak diambil dari orangtua mereka dan ditahan di fasilitas berbeda dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Menurut analis, Nielsen sendiri frustrasi dengan apa yang ia nilai sebagai kurangnya kerja sama dari Kongres dan pengadilan dalam menangani imigrasi ilegal Trump mengumumkan, Komisaris Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Kevin McAleenan akan menjabat menteri DHS.

Hakim AS Blokir Keputusan Trump

Seorang hakim federal hari Selasa (9/4) telah memblokir kebijakan pemerintahan Trump yang mengharuskan pencari suaka tetap berada atau kembali ke Meksiko selagi petisi mereka diproses.

Hakim Pengadilan Distrik Amerika Richard Seeborg di California membuat keputusan itu sehari setelah Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen mengundurkan diri.

Perintah pengadilan itu akan mulai berlaku Jumat (12/4), sehingga memberikan waktu kepada pemerintah untuk mengajukan banding.

Program Protokol Perlindungan Migran, yang secara informal dikenal sebagai “Tetap di Meksiko,” diberlakukan pada Januari lalu di pintu gerbang San Ysidro di California dan diperluas sehingga mencakup pintu-pintu masuk di Calexico dan El Paso. Nielsen baru-baru ini memerintahkan program itu diperluas ke pintu-pintu masuk lainnya.

Kebijakan itu tidak memiliki perlindungan yang memadai untuk memastikan para migran tidak menghadapi “risiko yang tidak semestinya bagi kehidupan atau kebebasan mereka” di Meksiko, kata putusan tersebut.

Pemerintahan Trump telah membela kebijakan itu, dan mengatakan program itu sebagai tanggapan terhadap krisis di perbatasan selatan yang telah melampaui kemampuan pejabat imigrasi untuk menahan para migran.

Paus Salahkan AS dan Barat atas Tewasnya Anak-anak Suriah

Paus Fransiskus menyalahkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atas tewasnya anak-anak Suriah, Yaman dan Afghanistan. Pemimpin umat Katolik dunia itu menuding Barat telah memicu konflik dengan menjual senjata ke zona perang.

Surat kabar Inggris, The Independent (7/4/2019) melaporkan, berbicara di hadapan para siswa Institut San Carlo, Milan, Paus Fransiskus menganggap alasan banyaknya perang di dunia adalah karena negara-negara kaya Eropa dan Amerika menjual senjata untuk membunuh anak-anak dan orang dewasa. Paus menambahkan, tanpa senjata-senjata itu tidak akan ada perang di Suriah, Yaman dan Afghanistan.

AS Ajukan Syarat Perpanjang START dengan Rusia

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo pada Kamis lalu (11/4/2019) mengajukan beberapa syarat dan tuntutan baru kepada Rusia terkait perpanjangan masa berlaku START II.

Pompeo meminta Rusia untuk memasukkan isu sistem rudal Avangard – rudal antarbenua hipersonik, – kapal selam nuklir Poseidon, dan rudal hipersonik Kinzhal dalam tema perundingan antara Moskow-Washington.

Dengan mengajukan syarat yang mustahil bisa dipenuhi itu, pemerintah AS mengumumkan kesiapannya untuk membicarakan perpanjangan START III dengan Rusia. Padahal, masa berlaku START II akan berakhir kurang dari dua tahun lagi.

Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menuturkan, "Jadi saya percaya ada risiko yang semakin besar dari pemerintahan AS saat ini, di mana dengan sengaja melanjutkan pembicaraan tentang perpanjangan START, seolah-olah ada cukup waktu dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, padahal perjanjian ini akan kadaluwarsa pada 5 Februari 2021."

Rusia dan AS telah menyampaikan sikap mereka mengenai perjanjian tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan Moskow tidak ingin nasib tragis yang dialami traktat INF juga menimpa pakta START.

Sebaliknya, AS membuka peluang perpanjangan START jika Rusia menyetujui syarat-syarat tersebut. AS juga meminta Cina untuk bergabung dalam perjanjian itu. Pompeo mengatakan bahwa START berikutnya harus mencakup Cina, meskipun ia tidak secara langsung menyebut hal itu sebagai syarat.(PH)