Penolakan Ceko terhadap Pemindahan Kedubes ke Quds

Presiden AS Donald Trump memberikan dukungan penuh kepada rezim Zionis Israel sejak ia memimpin negaranya. Salah satu tindakan terpenting Trump adalah mengakui Quds sebagai ibukota Israel dan mengeluarkan perintah relokasi Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Quds pada Desember 2017.

Kedutaan Besar AS dipindahkan ke Quds pada 14 Mei 2018 atau bertepatan dengan 70 tahun peringatan pembentukan rezim Zionis. Quds diduduki oleh Israel sejak 1967.

Pemerintahan Trump membujuk sekutunya untuk mengikuti langkah Washington, namun seruan ini disikapi dingin oleh banyak negara dan hanya Guatemala yang telah mengambil langkah serupa.

Parlemen Republik Ceko baru-baru ini memutuskan menolak RUU pemindahaan kedutaan negara itu ke Quds. Dari 178 anggota parlemen, 112 orang menolak rencana itu dan hanya 66 orang yang menyatakan setuju.

Dengan demikian, RUU yang diajukan oleh Partai Demokrat Sipil untuk pemindahan kedutaan Republik Ceko ke Quds, ditolak parlemen.

Partai Demokrat Sipil mengusulkan agar negara-negara anggota Visegrad Group yang meliputi Republik Ceko, Slovakia, Hongaria dan Polandia, untuk merelokasi kedutaan mereka ke kota Quds.

Keputusan parlemen Ceko merupakan pukulan besar bagi rezim Zionis, yang berharap proses pemindahan kedutaan negara itu ke Quds akan dilakukan secepatnya, dan berulang kali menyatakan kepuasannya atas rencana itu.

Pada Sabtu lalu, Perdana Menteri Ceko Andrej Babis mengulangi penolakannya terhadap pemindahan kedutaan negaranya di Israel, dengan alasan bahwa langkah itu bertentangan dengan sikap Uni Eropa dan PBB.

"Republik Ceko tidak akan tergesa-gesa memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Quds. Kami berkomitmen dengan posisi Uni Eropa dan resolusi PBB. Saat ini tidak ada seorang pun di Eropa yang menuntut pemindahan kedutaannya, dan Ceko tidak akan menjadi pelopor dalam hal ini," tegasnya.

Tahun lalu, Presiden Ceko Milos Zeman menjanjikan pemindahan kedutaan ke Quds dalam pidatonya di hadapan Knesset (parlemen rezim Zionis).

Quds belum diterima secara global sebagai ibukota Israel. Pada 21 Desember 2017, Majelis Umum PBB meloloskan sebuah resolusi untuk menentang tindakan sepihak Trump yang mengakui Quds sebagai ibukota rezim Zionis.

Pemerintahan Trump telah melakukan banyak upaya untuk membujuk atau memaksa sekutunya memindahkan kedutaan mereka ke Quds. Beberapa negara Amerika Latin menanggapi positif permintaan Trump di mana Guatemala dan Paraguay mengikuti langkah AS itu, namun Paraguay kemudian membatalkan keputusan tersebut dan mengembalikan kedutaannya ke Tel Aviv.

Penasihat Direktur Institut Rusia untuk Studi Strategis, Elena Suponina mengatakan, "Presiden Donald Trump dengan mengakui Quds sebagai ibukota Israel, sedang bermain dengan api."

Trump berpikir bahwa Eropa tidak akan menentang keputusannya itu atau paling tidak hanya menunjukkan penentangan yang lunak. Namun, penentangan keras Uni Eropa telah menambah daftar perselisihan kedua pihak mengenai berbagai isu global.

Keputusan parlemen Ceko merupakan pukulan terbaru terhadap Trump yang sedang memperkuat posisi rezim Zionis. (RM)