Amerika Tinjauan dari Dalam 27 Juli 2019

Amerika tinjauan dari dalam pekan ini akan menyoroti sejumlah peristiwa penting di Amerika, di antaranya Robert Mueller Menolak Pembebasa Penuh Trump, JP Morgan Peringatkan Dominasi Dolar Segera Berakhir, Trump kembali Veto Keputusan DPR Larang Penjualan Senjata ke Arab Saudi dan Senat Mengukuhkan Mark Esper Sebagai Menteri Pertahanan AS.

Robert Mueller Menolak Trump Dinyatakan Tidak Bersalah Penuh

Robert Mueller, Penasihat Khusus FBI yang menyelediki secara khusus tuduhan intervensi Rusia dalam pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2016 hari Rabu (24/07) hadir di Kongres dan menolak klaim Donald Trump, Presiden Amerika Serikat terkait "tidak bersalah penuh" dirinya lewat laporan investigasi terkait campur tengan Rusia dalam pemilu presiden.

Mueller dalam pernyataannya mengatakan, "Masih mungkin untuk mengadukan Trump setelah ia lengser dari kekuasaan. Laporan saya tentang intervensi Rusia dalam pemilu presiden 2016, sekalipun tuduhan persekongkolan Trump dengan Rusia berhasil dimentahkan, tapi ia tidak akan pernah disebut tidak bersalah dari tuduhan "mencegah penerapan keadilan".

Mueller melakukan investigasi selama dua tahun terkait klaim persekongkolan antara pelaksana pemilu 2016 Donald Trump dengan Rusia. Hasil dari investigasi ini menunjukkan Rusia melakukan intervensi pada wakil Trump dalam pemilu, tapi ia belum mampu menemukan saksi soal terjadinya persekongkolan ini. Dari 35 orang dan 3 perusahaan telah menjadi tersangka oleh tim yang berada di bawah Mueller terkait masalah yang berhubungan secara langsung atau tidak dengan klaim campur tangan Rusia dalam pemilu 2016. Tidak satupun dari anggota keluarga Trump yang menjadi tersangka.

Robert Mueller sebelumnya Kepala FBI dan timnya mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin mengadili presiden terkait hubungan dengan tidak kooperatif di jalur keadilan, tapi mereka juga tidak membebaskan penuh Trump. Mueller dua kali hadir di Komisi Yudusial dan Intelijen DPR AS berkali-kali menolak untuk memberikan pendapat tentang di balik laporan 448 halaman yang disusun timnya. Ia hanya menjawab pendek setiap pertanyaan dan lebih sering meminta para senator untuk melihat teks laporan yang telah disusun.

Pertanyaan yang diajukan lebih banyak berputar pada investigasi Mueller soal Trump dan keputusannya mengapa ia tidak membebaskan penuh presiden. Mueller dalam sidang-sidang itu menekankan kekhawatirannya terkait berlanjutnya intervensi Rusia dalam sistem politik Amerika Serikat. Mueller mengatakan, "Upaya pemerintah Rusia untuk mencampuri pemilu kita merupakan satu dari tantangan paling serius. Harus bekerja lebih keras untuk melindungi dari intervensi Rusia dan yang lain."

Anggota Demokrat Komite Yudisial fokus pada 10 kasus yang disebut para investigator sebagai kasus yang mungkin digunakan presiden untuk menutup penyelidikan ini. Mereka memusatkan perhatiannya pada klaim bahwa Trump berusaha melengserkan Robert Mueller. Don McGahn, mantan Penasihat Gedung Putih menyerahkan sejumlah bukti kepada tim Mueller dan berkata kepada mereka bahwa presiden memintanya untuk melengserkan penyidik khusus, tapi ketika ia menolak untuk melakukannya, presiden menghentikan permintaannya.

Mueller dalam sidang Komisi Intelijen DPR AS ditanya bagaimana reaksinya ketika Trump memuji Wiki Leaks menjawab, "Dalam kondisi paling optimis, ini perbuatan yang justru memunculkan masalah. Secara lahiriah, Trump memberikan harapan kepada sebagian orang atau saya tidak tahu, sepertinya sedang ada upaya memperkuat aktivitas ilegal."

Wiki Leaks dikenal sebagai web site yang mengungkap dokumen rahasia, dimana situs ini membuka email komisi nasional Partai Demokrat dalam pemilu presiden 2016. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat dengan mempublikasikan pesan di laman Twitternya menyebut acara pengambilan sumpah Robert Mueller, penyidik khusus kasus intervensi Rusia dalam pemilu presiden 2016 adalah memalukan bagi bangsa Amerika Trump.

JP Morgan Peringatkan Dominasi Dolar Segera Berakhir

Salah satu bank Amerika Serikat, JP Morgan Chase & Co. mengatakan, mata uang dolar Amerika akan berjuang untuk bertahan menjadi mata uang utama dunia dalam beberapa dekade mendatang, karena peningkatan kekuatan ekonomi Asia akan merusak posisinya.

Pakar strategi JP Morgan, Craig Cohen menuturkan, dolar telah menjadi mata uang dominan dunia selama hampir seabad, namun kami percaya dolar bisa kehilangan statusnya sebagai mata uang dominan dunia karena alasan struktural dan hambatan siklus.

"Dalam beberapa dekade mendatang kami pikir ekonomi dunia akan mengalami transisi dari dominasi Amerika dan dolar menuju sistem yang menempatkan Asia sebagai kekuatan yang lebih besar," imbuhnya.

Satu-satunya solusi, menurut JP Morgan, adalah menyingkirkan dolar dari investasi dan melakukan diversifikasi. Beberapa bank bahkan mengganti dolar dengan euro, sementara bank lain lebih memilih sumber yang lebih stabil, yaitu emas.

Trump kembali Veto Keputusan DPR Larang Penjualan Senjata ke Arab Saudi

Presiden Amerika Serikat Donald Trump Rabu malam (24/07) menveto tiga resolusi Kongres negara ini yang menuntut pencegahan penjualan senjata kepada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Kongres Amerika membutuhkan dua pertiga suara untuk membatalkan veto Trump, dan mengingat dukungan sejumlah kubu Republik terhadap kebijakan luar negeri Trump terkait Arab Saudi, kecil kemungkinan suara ini dapat diraih.

Sebelumnya pemerintahan Trump dengan alasan eskalasi tensi dengan Iran seraya mengumumkan kondisi darurat, menginformasikan kepada komisi Kongres atas rencana mereka menjual peralatan militer kepada Arab Saudi dan UEA senilai lebih dari delapan miliar dolar.

Dengan mengumumkan kondisi darurat nasional, presiden Amerika dapat mengabaikan butir di undang-undang kontrol senajta dan menjual senjata tanpa persetujuan Kongres.

Ini merupakan veto kedua Trump dalam mendukung kejahatan koalisi Arab Saudi di Yaman.

Trump pada Selasa 16 April lalu juga menveto keputusan DPR yang menuntut dihentikannya dukungan militer Amerika terhadap koalisi Arab Saudi di perang Yaman.

Trump sampai saat ini berulang kali mendukung penjualan senjata kepada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Amerika sejak awal agresi militer Arab Saudi ke Yaman pada Maret 2015 mendukung koalisi Arab ini dengan memberi bantuan intelijeb dan penjualan senjata kepada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Serangan koalisi Arab pimpinan Riyadh ke Yaman sampai saat ini menewaskan lebih dari 16 ribu orang, menciderai puluhan ribu lainnya, merusak infrastruktur Yaman, memicu penyebaran wabah kolera, menciptakan pengangguran serta memaksa jutaan orang mengungsi.

Senat Mengukuhkan Mark Esper Sebagai Menteri Pertahanan AS

Setelah pengunduran terpaksa James Mattis, mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon menyaksikan beberapa penjabat silih berganti mengisi kekosongan ini sampai menteri pertahanan baru terpilih. Sejak pengunduran diri Mattis di akhir tahun 2018, kementerian pertahan diisi oleh Patrick M. Shanahan dan Mark Esper sebagai penjabat menteri pertahanan. Akhirnya Trump mengusulkan Mark Esper, penjabat Menhan kepada Senat dan berhasil meraih mosi percaya dari Senat dan resmi menjadi Menteri Pertahanan Amerika Serikat.

Penunjukan Esper sebagai kepala Pentagon (Markas Besar Departemen Pertahanan) itu dikukuhkan sebelumnya pada Selasa melalui pemungutan suara di Senat AS. Dia berhasil mendulang jumlah dukungan 90 berbanding delapan.

Esper (55 tahun) adalah mantan tentara dan pelobi senjata bagi perusahaan industri senjata Raytheon Co. Raytheon merupakan perusahaan industri pertahanan terbesar ketiga di AS. Esper, yang adalah veteran Angkatan Darat AS, pernah menjadi asisten di Kongres serta pejabat di Pentagon di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush. Setelah itu, ia bekerja untuk Raytheon.

Menteri Pertahanan baru AS menghadapi tantangan besar berkaitan dengan urusan internal Pentagon, serta banyak tantangan eksternal di berbagai belahan dunia. Mengingat meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di Teluk Persia, dalam kerangka kebijakan tekanan maksimum Washington terhadap Tehran. Esper sebagai Menteri Pertahanan AS, harus membuat keputusan sulit tentang cara mengatur dan cara mengerahkan pasukan dan peralatan AS di area geo-strategis ini.

Menteri pertahanan baru, sejalan dengan sikap pemerintah Trump, telah berulang kali mengklaim bahwa ia tidak ingin konfrontasi militer dengan Iran. Sekalipun demikian, Mark Esper pada bulan Juni 2019 dalam sidang menteri-menteri pertahanan negara-negara anggota NATO meminta anggota NATO lainnya untuk membentuk koalisi untuk mengamankan Selat Hormuz. Namun permintaan ini tidak disambut oleh sekutu AS di NATO. Trump dan pejabat senior AS melepas tanggungj tanggung jawab mereka untuk menjaga keselamatan kapal asing di Teluk Persia dan Selat Hormuz. Trump hari Selasa (23/07) mengatakan, "Tidak adil bahwa kita, sebagai polisi Selat Hormuz, harus mengawasi kapal-kapal negara kaya seperti Arab Saudi, Cina dan Jepang."

Dengan demikian, setidaknya dalam tampilan lahiriah, untuk pertama kalinya dalam konteks kebijakan luar negeri AS, Trump mengakhiri perjalanan gratis ke sekutunya. Dengan kata lain, Pentagon sudah tidak punya kewajiban menjaga keselamatan mereka tanpa membayar biaya di Teluk Persia.