Kritik PBB terhadap Sanksi Ilegal AS atas Menlu Iran

Sanksi AS terhadap Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif adalah bentuk dari keputusasaan pemerintahan Trump dalam menghadapi diplomasi aktif Tehran. Langkah ini mengundang banyak reaksi negatif di tingkat global.

PBB baru-baru ini meminta pemerintah AS untuk mematuhi komitmennya di bawah Perjanjian Negara Tuan Rumah, di tengah kekhawatiran bahwa Zarif mungkin dilarang melakukan perjalanan ke AS untuk menghadiri pertemuan PBB setelah dijatuhi sanksi ilegal oleh Washington.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric meminta AS untuk mematuhi komitmennya di bawah Perjanjian Negara Tuan Rumah dan secara khusus menyangkut menlu Iran.

Pemerintah AS menjatuhkan sanksi atas Zarif pada 1 Agustus 2019 sebagai bagian dari kebijakan tekanan maksimum terhadap Tehran. AS mengatakan Zarif adalah juru bicara utama Iran di seluruh dunia dan sanksi ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa perilaku Tehran benar-benar tidak dapat diterima.

Tindakan tidak rasional dan ilegal ini dikritik oleh banyak pihak di dalam negeri dan luar Amerika. Selain oleh sejumlah anggota Kongres AS, Uni Eropa, Rusia, dan Cina juga menyesalkan keputusan tersebut.

"Sanksi ini tidak ada pengaruhnya, saya tidak memiliki aset apapun atau kepentingan di luar Iran," tegas Zarif ketika mengomentari sanksi terhadap dirinya.

Menurut Zarif, satu-satunya dampak dan mungkin satu-satunya tujuan AS memasukkannya dalam daftar sanksi adalah membatasi kemampuannya untuk membangun hubungan.

Washington ingin menciptakan hambatan bagi Zarif dalam melaksanakan tugas-tugas diplomatik dengan cara membatasi gerak-geriknya. Pemerintah AS membatasi ruang gerak Zarif selama ia berkunjung ke New York untuk menghadiri pertemuan PBB pada pertengahan Juli lalu.

Zarif dan bahkan tim perwakilan Iran untuk PBB hanya diizinkan bergerak antara Markas Besar PBB, kantor misi Iran, dan Bandara Internasional John F. Kennedy.

Dengan cara ini, Gedung Putih berusaha menghalangi partisipasi Zarif dalam pertemuan atau forum diskusi di universitas dan lembaga-lembaga think tank di Amerika.

Meski demikian, media-media Amerika tetap mendatangi kantor misi Iran di New York untuk melakukan wawancara dengan Zarif. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan posisi dan sikap rasional Iran kepada publik Amerika dan dunia.

Pemerintahan Trump tanpa malu-malu mengklaim bahwa Zarif tidak memiliki legitimasi untuk berbicara untuk Iran.

Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton dalam sebuah komentar konyol mengatakan, "Tindakan kami ini mengirimkan pesan bahwa kami menganggap Javad Zarif sebagai juru bicara tidak sah untuk Iran."

Sekarang PBB harus mengatasi hambatan yang diciptakan oleh AS ini, karena menlu Iran dijadwalkan akan menghadiri pertemuan tahunan PBB pada September depan.

Berdasarkan kesepakatan PBB dan AS, negara tuan rumah tidak boleh menciptakan hambatan bagi pejabat negara-negara anggota untuk menghadiri acara-acara PBB. (RM)