Dinamika Asia Tenggara, 05 Oktober 2019

Transformasi di Asia Tenggara selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya: HUT TNI, Gatot ajak prajurit introspeksi dan evaluasi diri, Di PBB, PM Malaysia Kecam Sanksi AS atas Iran.

Isu lainnya, Hakim Kamboja perintahkan penyelidikan kembali kasus mata-mata, Imbas Unjuk Rasa di Hong Kong, Dana Rp 56,6 Triliun Kabur ke Singapura dan Tampil "Berantakan" saat Bertemu PM Rusia, Duterte Diejek Netizen.

HUT TNI, Gatot ajak prajurit introspeksi dan evaluasi diri

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengajak seluruh prajurit mau melakukan introspeksi dan evaluasi seiring momentum HUT ke-74 Tentara Nasional Indonesia.

"Saya berharap, dengan momentum ulang tahun TNI, ini momentum yang baik, saya mengajak semua prajurit untuk melakukan introspeksi dan evaluasi," katanya usai peringatan HUT ke-74 TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.

Pertama, kata Gatot, introspeksi dan evaluasi atas setiap ucapan, sikap, dan tindakan sebagai prajurit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sejalan dengan sumpah prajurit Sapta Marga dan laporan wajib TNI.

Kedua, kata dia, sebagai prajurit selama ini apakah setiap kegiatan yang dilakukan sudah berorientasi pada kemaslahatan bangsa dan rakyat Indonesia.

"Karena, ini sesuai dengan tema HUT TNI, profesionalisme. Tanpa dua langkah itu maka tidak ada apa-apanya," katanya.

Gatot juga berpesan kepada seluruh prajurit untuk tetap berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas menjaga kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

"Apabila pimpinanmu tidak memujimu, teruslah kamu bekerja keras dengan motivasi tinggi. Berbuat baiklah untuk bangsa, pasti rakyat akan melihat kamu sebagai profesional dan bangga," katanya.

Selain Gatot, hadir sejumlah purnawirawan TNI, seperti Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono.

Peringatan HUT Ke-74 TNI berlangsung meriah, dengan berbagai atraksi, defile pasukan, dan konvoi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI.

Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden M Jusuf Kalla, beserta sejumlah pejabat, baik legislatif maupun eksekutif hadir dalam kesempatan itu.

Di antaranya, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, serta wapres terpilih KH Ma'ruf Amin.

Kemudian, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-9 Hamzah Haz, dan Wapres ke-11 Boediono.

Di PBB, PM Malaysia Kecam Sanksi AS atas Iran

Perdana Menteri Malaysia mengecam kebijakan permusuhan Amerika Serikat dalam bentuk sanksi dan pemaksaan terhadap negara-negara dunia, serta penghentian kerja sama dagang dengan Iran.

Sebagaimana dilansir Channel News Asia, Sabtu (28/9/2019), PM Malaysia, Mahathir Mohamad, Jumat (27/9) mendesak diberlakukannya kontrol internasional yang lebih besar terhadap sanksi, dan ia mengkritik upaya Amerika Serikat memaksa semua negara untuk memutuskan bisnis dengan Iran.

Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Mahathir Mohamad mengatakan, kami tidak tahu atas dasar hukum apa sanksi diterapkan. Tampaknya itu merupakan hak istimewa orang kaya dan berkuasa.

 "Jika Anda ingin menerapkan sanksi, biarkan kami memiliki hukum untuk mengaturnya," imbuh Mahathir.

PM Malaysia menegaskan, faktanya, ketika sanksi diterapkan terhadap satu negara, maka negara-negara lain juga akan terkena dampak sanksi. Malaysia dan banyak negara lainnya kehilangan pasar besar karena sanksi atas Iran.

Hakim Kamboja perintahkan penyelidikan kembali kasus mata-mata

Seorang hakim Kamboja pada Kamis memerintahkan penyelidikan kembali dalam kasus mata-mata terhadap dua mantan wartawan Radio Free Asia, dan mengatakan ia tak bisa mengesampingkan ketidak-salahan atau kesalahan mereka tanpa bukti cukup.

Hakim Pengadilan Kota Praja Phnom Penh Im Vannak memerintahkan penyelidikan baru pada hari ia dijadwalkan menyampaikan putusan dalam kasus terhadap kedua wartawan tersebut, Uon Chhin dan Yeang Sothearin, demikian laporan Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis.

Kasus dua-tahun itu telah menambah keprihatinan mengenai penindasan terhadap orang yang mengecam dan tidak puas oleh Perdana Menteri Hun Sen, yang telah memperpanjang kekuasaannya lebih dari tiga dasawarsa dalam pemilihan umum tahun lalu, setelah pemimpin partai oposisi utama ditangkap dengan tuduhan berkhianat dan partainya dilarang.

Kedua mantan wartawan tersebut, yang bekerja buat RFA --yang berpusat di Washington, ditangkap pada November 2017 dan dituduh melakukan kegiatan mata-mata serta membuat pornografi. Mereka membantah tuduhan itu.

Hun Sen telah menuduh Amerika Serikat berusaha mengakhiri kekuasaannya.

RFA pada awal 2017 menutup kantornya di Phnom Penh dengan keluhan "penindasan terus-menerus terhadap suara independennya".

Imbas Unjuk Rasa di Hong Kong, Dana Rp 56,6 Triliun Kabur ke Singapura

Singapura diprediksi bisa kebanjiran dana hingga 4 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 56,6 triliun dari Hong Kong.

Ini merupakan imbas dari gejolak demonstrasi yang tak kunjung mereda di Hong Kong.

Dilansir dari Bloomberg, Jumat (4/10/2019), angka tersebut merupakan estimasi Goldman Sachs Group Inc. Dana itu adalah dana investor yang dipindahkan ke Singapura akibat memanasnya kondisi politik di Hong Kong.

Goldman Sachs mengestimasikan arus modal yang keluar dari simpanan di Hong Kong mencapai 3 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 42,5 triliun hingga 4 miliar dollar AS. Singapura dipandang sebagai pusat keuangan alternatif di kawasan Asia.

Menurut data Otoritas Moneter Hong Kong, simpanan dalam mata uang dollar Hong Kong merosot 1,6 persen pada Agustus 2019 dibanding bulan sebelumnya menjadi 6,84 triliun dollar Hong Kong atau setara 873 miliar dollar AS, kira-kira sepadan dengan Rp 12.367 triliun.

Ini merupakan penurunan terbesar dalam lebih dari setahun.

Pimpinan otoritas moneter mengaitkan penurunan tersebut dengan minimnya penawaran umun perdana atau initial public offering (IPO), namun ada sedikit peningkatan pada minggu pertama September 2019.

Ini terjadi sebelum peningkatan aksi demonstrasi lebih jauh terjadi di Hong Kong.

"Kami melihat adanya arus modal keluar dari simpanan (dalam) dollar Hong Hong dan arus modal masuk ke simpanan valas di Singapura," kata analis Goldman Sachs Gurpreet Singh Sahi dan Yinqiang Guo dalam catatan kepada investor.

Tampil "Berantakan" saat Bertemu PM Rusia, Duterte Diejek Netizen

Presiden Filipina Rodrigo Duterte berkunjung ke Rusia dan bertemu dengan Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev, pada Rabu (2/10/2019).

Namun foto kedua pejabat itu saat berjabat tangan menuai kritik dan ejekan dari pengguna internet Rusia, terutama dalam penampilan sang presiden.

Dalam sesi foto bersama yang kemudian beredar luas di media sosial itu, tampak Duterte yang mengenakan dasi berwarna biru yang agak longgar.

Demikian pula dengan kemeja putih di balik jas yang dikenakannya tampak sedikit kusut.

"Apakah Duterte dipukuli dengan palu sepanjang malam?" tanya salah seorang pengguna media sosial Twitter terkait penampilan Duterte.

"Apakah dia baru saja kembali dari kelab malam?" tanya seorang yang lain.

Presiden Filipina berusia 74 tahun itu sedang dalam kunjungan kerja ke Rusia, di mana dia menggelar pembicaraan dengan Medvedev.

Namun tudingan para netizen Rusia itu dibantah oleh juru bicara kepresidenan Filipina, Salvador Panelo, dalam pernyataan tertulisnya kepada wartawan, di mana dia bersikeras bahwa presiden "tidak terlihat berantakan".

"Dia merasa sesak dan sangat tidak nyaman jika dasinya terpasang ketat di kerah," kata Panelo.

"Presiden adalah orang yang sangat higienis. Badannya juga beraroma menyegarkan, seperti yang dilihat mereka yang bertemu di dekatnya," lanjut Panelo.

Dilansir AFP, Duterte juga dikenal sebagai pria dengan pakaian kasual dan pernah hadir di pertemuan internasional dan besar dalam pakaian santai.