Kesepakatan Gencatan Senjata Turki dan AS di Suriah

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengatakan Ankara dan Washington menyetujui kesepakatan gencatan senjata di timur laut Suriah untuk evakuasi kelompok-kelompok Kurdi.

Berbicara dalam konferensi pers di Ankara, Kamis (17/10/2019) malam, Cavusoglu menuturkan, Ankara menyetujui gencatan senjata lima hari untuk mengevakuasi kelompok-kelompok Kurdi dari daerah Raqqa dan al-Hasakah di timur laut Suriah.

"Berdasarkan kesepakatan ini, Turki dan AS akan mengumpulkan senjata berat milik pasukan Partai Uni Demokratik Kurdi (PYD), Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG), dan Partai Pekerja Kurdi (PKK)," tegasnya.

Sementara itu, anggota senior PYD, Salih Muslim mengatakan partainya berkomitmen dengan kesepakatan senjata, tetapi jika kembali menjadi target serangan, pihaknya akan membela diri.

Militer Turki menyerang Suriah Utara dengan alasan memerangi terorisme dan membersihkan perbatasan kedua negara dari milisi Kurdi, yang dicap oleh Ankara sebagai teroris. Serangan itu terjadi setelah penarikan pasukan AS dari wilayah tersebut atas perintah Presiden Donald Trump.

Kesepakatan gencatan senjata antara Turki dan AS dianggap tidak akan mengakhiri krisis di Suriah Utara, karena kesepakatan ini tetap saja mengabaikan kedaulatan pemerintah Damaskus.

Berdasarkan hukum internasional dan Piagam PBB, setiap pemerintah memiliki legitimasi untuk menegakkan kedaulatan di wilayahnya. Pemerintah berdaulat juga memiliki hak untuk membalas setiap agresi ke wilayahnya.

AS dan Turki dengan melaksanakan kesepakatan gencatan sepihak di Suriah telah melanggar kedaulatan negara itu. Kedaulatan pemerintah Suriah sangat penting dijaga sehingga bisa memberikan reaksi cepat terhadap kemunculan baru Daesh.

Pemerintah Suriah bahkan memiliki kemampuan untuk mencegah setiap ancaman, yang menargetkan kepentingan negara-negara tetangga.

Sekarang hal-hal yang bisa membantu mengendalikan krisis di Suriah Utara adalah kerja sama regional antara pemerintah yang terkait dengan krisis ini, tidak mengizinkan intervensi aktor asing, mencegah munculnya pemain lokal yang memerangi kedaulatan pemerintah Suriah, dan menghormati hukum internasional.

Menegakkan kedaulatan pemerintah Damaskus di wilayah utara merupakan satu-satunya jalan untuk mengatasi kekhawatiran yang ada di dalam dan di luar wilayah Suriah. (RM)