Dunia Menentang Unilateralisme AS
AS di era kepresidenan Donald Trump semakin agresif mengintensifkan pendekatan unilateralismenya dan menjadikan proteksionisme ekonomi sebagai jantung yang menggerakan kegiatan ekonomi dan perdaganganya. Masalah ini memicu reaksi global di Majelis Umum PBB.
Komite kedua Majelis Umum PBB hari Kamis (21/11) berhasil meratifikasi resolusi dengan dukungan suara mayoritas mengenai "penentangan terhadap ancaman unilateralisme ekonomi sebagai alat untuk melakukan ancaman politik dan ekonomi terhadap negara berkembang".
Rancangan resolusi ini disusun oleh sekelompok negara yang berpandangan sama, termasuk Republik Islam Iran, yang diajukan ke Majelis Umum PBB oleh Kelompok 77 plus Cina dengan 106 suara mendukung. Adapun AS dan rezim Zionis Israel menentang, dan Uni Eropa abstain.
Perwakilan dari sejumlah negara mengecam unilateralisme beberapa negara, terutama Amerika Serikat, dan mendesak masyarakat internasional mengambil langkah cepat, praktis dan efektif untuk mencegah tindakan tersebut.
Resolusi ini menekankan prinsip-prinsip hukum internasional tentang perlunya memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama antarnegara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan tidak boleh ada negara yang bisa memaksa negara lain di bidang ekonomi, politik atau aksi unilateral lain yang melanggar hak kedaulatannya.
Resolusi tersebut sangat prihatin terhadap penggunaan langkah-langkah unilateral yang berdampak negatif terhadap perekonomian dan pembangunan negara-negara berkembang. Selain itu, tindakan sepihak tersebut merugikan kerja sama ekonomi internasional dan upaya global untuk bergerak ke arah sistem perdagangan multilateral yang tidak diskriminatif.
Resolusi itu diadopsi di tengah meningkatnya kebijakan unilateralisme perdagangan dan ekonomi yang dijalankan AS terhadap negara lain. Hal ini mencerminkan sikap masyarakat internasional yang menentang pendekatan destruktif Washington terhadap negara lain, termasuk Iran.
Presiden AS Donald Trump melancarkan kebijakan proteksionisme ekonomi, yang berarti menaikkan tarif dan memberlakukan semua jenis pembatasan dengan dalih melindungi industri dalam negerinya, dan juga menjatuhkan sanksi sepihak untuk melemahkan rivalnya.
Aksi Washington memicu reaksi balasan dari para rival dan mitra bisnis AS, namun pemerintahan Trump tetap bersikeras menjalankan kebijakan unilateralisme.
Trump telah secara eksplisit berbicara tentang keunggulan AS dan perlunya negara lain mengamini dikte Washington demi kepentingan ekonomi dan perdagangannya. Menyikapi masalah ini, Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengatakan, sanksi AS terhadap negara lain telah menjadi alat tekanan politik dan menyulut perang perdagangan antarnegara. Menurut Medvedev, Amerika Serikat menggunakan sanksi untuk meraih dua tujuannya yang berbeda; tekanan politik dan menyulut perang dagang.
Aspek lain dari unilateralisme AS adalah penggunaan kekuatan ekonominya untuk menekan negara-negara yang selama ini dipandang sebagai lawan dan musuhnya. Selama ini Amerika Serikat menjadi negara yang paling banyak menjatuhkan sanksi terhadap puluhan negara di seluruh penjuru dunia.
Aaron Wess Mitchell, Wakil Menteri Luar Negeri AS Urusan Eropa dan Eurasia menyatakan bahwa sanksi adalah alat strategis, dan kini Amerika telah menjatuhkan 4190 sanksi di seluruh dunia. Jumlah sanksi AS terus meningkat. Boikot ekonomi ini mencakup berbagai alasan politik, perdagangan, keamanan, bahkan hak asasi manusia terhadap negara lain, terutama rival dan musuhnya.(PH)
