Sanksi Baru AS Terhadap Iran; Kelanjutan Kebijakan Tekanan Maksimum

Pemerintah Trump telah menempuh kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran, menjatuhkan sanksi paling berat terhadap Iran sejak penarikan diri dari perjanjian nuklir JCPOa pada Mei 2018. Terlepas dari sanksi-sanksi ini, Washington terus bersikeras untuk meningkatkan sanksi.

Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan pada hari Selasa, 17 Maret, sanksi baru Washington terhadap Iran. "Kementerian Luar Negeri AS telah menjatuhkan sanksi terhadap tiga entitas di Afrika Selatan, Hong Kong dan Cina serta tiga warga Iran karena terlibat dalam transaksi keuangan yang signifikan terkait dengan pembelian, akuisisi, penjualan, ekspor, dan pemasaran produk-produk petrokimia Iran," kata Pompeo.

Di bagian lain dari pidatonya, Pompeo sekali lagi ingin menunjukkan kemanusiaan, meskipun upaya AS untuk membuat kehidupan bangsa Iran lebih sulit, dan mengatakan bahwa Washington siap membantu Iran menangani Corona.

Washington, dengan menerapkan sanksi paling berat dalam sejarahnya terhadap Iran di bawah kebijakan tekanan maksimumnya, berusaha membujuk Tehran untuk mematuhi tuntutan 12 poin yang dibuat Pompeo pada Mei 2018.

Namun perlawanan teladan rakyat Iran terhadap sanksi-sanksi ini telah menggagalkan semua skenario pemerintahan Trump sampai-sampai Washington telah mengambil langkah-langkah provokatif seperti memasukkan nama Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dalam daftar organisasi teroris, meneror Letjen Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam dan boikot pejabat tinggi Iran serta telah melarang perusahaan dan individu baru dari waktu ke waktu dengan berbagai alasan, seperti membantu mengekspor produk minyak dan petrokimia.

Pemerintahan Trump, terutama dalam beberapa bulan terakhir, telah dikritik di Amerika Serikat karena tidak efektif dan memicu ketegangan dengan Iran. Termasuk Senator Demokrat AS Chris Murphy, yang mengkritik kebijakan radikal Trump terhadap Iran, berpendapat bahwa kebijakan ini hanya membantu memperkuat Iran. Murphy menulis dalam Twitter-nya, "Kebijakan Trump terhadap Iran tidak ada hasilnya, kecuali hanya membuat mereka lebih kuat dan melemahkan Amerika."

Sekarang dengan penyebaran Corona di Iran, AS berusaha untuk mengeksploitasi situasi ini dan mengobarkan perang psikologis dan propaganda yang luas terhadap Tehran. Pemerintahan Trump menuduh pemerintah Iran memberikan informasi yang tidak akurat tentang jumlah orang yang terinfeksi dan mati akibat virus Corona, lalu menyatakan kesiapannya untuk membantu Tehran memerangi virus Corona baru bernama Covid-19. Sementara itu, Pemerintah AS dalam beberapa bulan terakhir, telah dikritik berulang kali karena mempersempit ruang lingkup perusahaan obat dan makanan untuk berdagang dengan Iran dan melarang bantuan kemanusiaan ke Iran pada saat krisis.

Menurut Sarah Leah Whitson, direktur Human Rights Watch Asia Barat, pejabat pemerintah Trump mengatakan mereka mendukung rakyat Iran, tetapi sistem sanksi AS yang luas merusak hak rakyat Iran atas kesehatan, termasuk akses ke obat-obatan esensial.

Pada Oktober 2019, pemerintah Trump mengeluarkan dekrit yang menurut para ahli akan membuat perdagangan kemanusiaan dengan Iran sulit. Kementerian Keuangan AS kemudian menempatkan Tehran dalam daftar negara yang terkait dengan pencucian uang dengan menerapkan apa yang disebut pedoman "Tindakan Khusus Tipe 5", dan mewajibkan lembaga dan organisasi keuangan untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam urusan keuangan dengan pihak terkait Iran, termasuk dalam pertukaran barang kemanusiaan yang dibutuhkan.

Washington dengan demikian terus menghalangi Iran untuk membeli barang-barang medis dan farmasi dari negara dan perusahaan asing, bahkan pada saat Iran sangat membutuhkan impor untuk memerangi virus Corona.