Mengukur Kejujuran Turki dalam Membela Palestina

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, Hami Aksoy mengkritik upaya rezim Zionis Israel mencaplok wilayah Tepi Barat, Palestina. Dia memandang tindakan itu sebagai ide yang sangat berbahaya, yang bertujuan untuk menguasai tanah Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Ketua Koalisi Biru dan Putih, Benny Gantz, mencapai kesepakatan untuk membentuk kabinet baru rezim Zionis, yang mencakup rencana aneksasi wilayah Tepi Barat.

Hami Aksoy dalam sebuah pernyataan hari Jumat (24/4/2020) mengatakan, “Kami percaya bahwa langkah berbahaya seperti itu akan melanggar hukum internasional dan menyiksa nurani kolektif umat manusia.”

“Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk menentang inisiatif sepihak dan ilegal rezim Zionis serta menjunjung tinggi visi pembentukan negara merdeka Palestina dengan ibukota al-Quds,” tegasnya.

Dia menekankan bahwa Turki akan terus mendukung rakyat Palestina dan sepenuhnya membela cita-cita mereka yang sah. Tidak akan ada perdamaian di Asia Barat (Timur Tengah) sampai kebijakan pendudukan dan aneksasi berakhir.

Alih-alih mencerminkan tekad Ankara untuk berjuang membela bangsa Palestina, statemen itu merupakan sebuah pencitraan untuk menyesatkan opini publik dunia Islam dari kedekatan Turki-Israel.

Turki merupakan salah satu mitra utama ekonomi dan perdagangan rezim Zionis, dan senantiasa mempertahankan hubungannya dengan Tel Aviv.

Penasihat senior untuk urusan ekonomi Erdogan, Hatice Karahan dalam wawancaranya dengan Deutsche Welle, menyebut hubungan ekonomi Turki dengan Israel sebagai “menang-menang” dan menguntungkan kedua pihak.

“Turki mengekspor suku cadang mobil, besi, baja, dan perangkat elektronik ke Israel, dan kami mengimpor bahan bakar dan minyak dari negara itu,” ungkapnya.

Turki secara resmi mengakui rezim Zionis pada tahun 1948. Ini adalah sebuah langkah yang mengkhianati perjuangan rakyat Palestina dan meskipun Ankara sering terlibat perang verbal dengan Tel Aviv, tetapi tidak pernah mencabut pengakuannya kepada rezim itu.

Ketua Lembaga Heinrich Boll Istanbul, Kristian Brakel menuturkan, Turki selalu mempertahankan hubungannya dengan rezim Zionis karena alasan keamanan dan ekonomi.

Padahal, berdasarkan survei yang dilakukan Universitas Kadir Has Istanbul mengenai kebijakan luar negeri Turki pada tahun 2019, 81,3 persen warga Turki menganggap AS sebagai ancaman terbesar bagi negara mereka, yang disusul oleh Israel dengan angka 70,8 persen.

Jadi, dapat dikatakan bahwa Erdogan tidak mempedulikan opini warganya dalam masalah hubungan Turki dengan rezim Zionis serta tidak memiliki keprihatinan dengan cita-cita bangsa Palestina dan dunia Islam.

Statemen Kemenlu Turki merupakan sebuah pencitraan sehingga Ankara tetap dicintai di dunia Islam, dan di sisi lain bertujuan untuk meningkatkan popularitas Erdogan dalam perseteruan internal di Turki.

Jika Turki benar-benar jujur mengenai slogannya melawan rezim Zionis dan membela bangsa Palestina, maka ia sudah seharusnya mengakhiri hubungan ekonomi dan keamanan dengan Israel. (RM)