Dukungan Pompeo kepada Israel dan Peringatan kepada ICC

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak berkuasa banyak melakukan aksi-aksi kontroversial demi mendukung penuh rezim Zionis Israel. Padahal presiden Amerika sebelumnya menolak melakukan langkah seperti ini.

Kali ini pemerintah Donald Trump membidik Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo seraya merilis statemen anti ICC memperingatkan dampak penyidikan lembaga ini terkait kejahatan perang Israel. Tak hanya itu, Pompeo menyebut langkah ICC ini ilegal.

Terkait hal ini, Pompeo di statemennya menulis, ICC sebuah kelompok politik, bukan lembaga hukum. Ia juga menolak kelayakan yudisial lembaga ini terkait Israel dan mengatakan, Israel sama seperti Amerika bukan anggota statuta Roma yang menjadi acuan ICC.

Aksi-aksi anti kemanusiaan dan ilegal Israel terhadap bangsa Palestina berulang kali mendapat kecaman dari berbagai organisasi HAM dan internasional. Mengingat eskalasi aksi kejahatan ini, lembaga internasional yang bertanggung jawab menyelidiki kejahatan perang yakni ICC beberapa waktu lalu mengumumkan berencana menyelidiki kasus ini. Sekaitan dengan ini, Fatou Bensouda, jaksa agung ICC pada 20 Desember 2019 mengumumkan upaya lembaga ini menyelidiki kejahatan perang Israel.

Keterlibatan ICC di kasus ini atas permintaan Otorita Ramallah selama lima tahun terakhir. Petinggi Palestina berulang kali meminta ICC melakukan penyidikan kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Palestina menyambut langkah ICC menyelidiki kejahatan perang Israel. Keputusan terbaru ICC menerima otoritas Palestina dan pengaduannya, dapat berujung pada penyidikan terkait dakwaan kejahatan perang Israel di Jalur Gaza da Tepi Barat.

“Kontroversial propaganda media Israel anti ICC tidak mempengaruhi proses penyidikan soal Palestina. Penyidikan Palestina netral, independen serta klaim sebaliknya tidak berdasar dan palsu. ICC akan melanjutkan penyidikannya berdasarkan statuta Roma dengan serius,” ungkap Fatou Bensouda.

Pengumuman putusan Pengadilan Kriminal Internasional tentang kejahatan rezim Zionis telah menyebabkan keprihatinan di kalangan pejabat senior rezim, dan mereka telah mengambil sikap menentang masalah ini. Sebagai tanggapan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Pengadilan Kriminal Internasional tidak memiliki hak untuk menyelidiki di wilayah Palestina. Penelitian ini akan menjadi ekspresi politik anti-Tel Aviv.

Di sisi lain, Amerika Serikat, yang melihat dirinya sebagai hegemon global dan percaya bahwa ia dapat melakukan apa saja untuk mendukung tindakan tidak manusiawi Israel, telah mengambil sikap pro-rezim dalam hal ini. Mike Pompeo baru-baru ini mentweet: "Israel bukan anggota Mahkamah Pidana Internasional, dan kami sepenuhnya menentang penyelidikan ilegal yang menargetkan Israel secara tidak adil."

Amerika Serikat secara terbuka membela rezim Zionis, menutup mata terhadap semua kejahatan dan tindakan tidak manusiawi ini, dan mengklaim bahwa Israel adalah aktivis pro-demokrasi dan hak asasi manusia. Ini adalah salah satu kebohongan terbesar yang diajukan Washington dalam dukungan tanpa syarat bagi rezim Zionis.

Terlepas dari sikap unilateral pemerintahan Trump, oposisi global terhadap tindakan tidak manusiawi dan ilegal rezim Zionis, yang telah dikristalisasi dalam keputusan Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelidiki kejahatan-kejahatan ini, menunjukkan semakin terisolasinya Israel dan pendukungnya, Amerika Serikat.

Karena itu, ketika Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memulai penyelidikannya terhadap kejahatan Zionis, Washington diprediksikan akan  menggunakan berbagai metode dan sarana untuk menghentikan penyelidikan dan menekan anggotanya, terutama Jaksa Agung Fatou Bensouda. Sejak saat ini hal tersebut sudah dimulai dengan pernyataan kehati-hatian Pompeo, yang diperkirakan akan memperburuk tekanan pemerintahan Trump dan ancaman terhadap badan hukum internasional. (MF)