Benarkah Rusia, Cina dan Iran Mengatur Pilpres AS ?
Hubungan Rusia dan Amerika Serikat pasca krisis Ukraina tahun 2014 terus memburuk. Salah satu masalah yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi pemicu ketegangan dua negara adalah tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilu presiden Amerika.
Seiring dengan semakin dekatnya pemilu presiden Amerika tahun 2020, isu campur tangan Rusia dan sejumlah negara lain dalam pemilu negara ini semakin memanas.
Hal ini tentu saja dibantah pihak Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan, tuduhan terhadap Moskow terkait penggunaan para hacker untuk mencampuri pilpres Amerika, tidak sesuai fakta.
Baru-baru ini perusahaan multinasional Amerika, Microsoft mengklaim, sejumlah hacker afiliasi Rusia berusaha memata-matai orang-orang yang dekat dengan kandidat calon presiden Amerika dari Republik, Donald Trump, dan rivalnya dari Demokrat, Joe Biden.
Sehubungan dengan hal ini, Menlu Rusia mengatakan, justru Amerika sendiri yang selalu memperoleh apa yang diinginkannya dengan cara-cara ilegal.
Di sisi lain Juru bicara Kemenlu Rusia, Maria Zakharova menuturkan, Rusia tidak pernah mencampuri pemilu Amerika, dan tidak bermaksud mencampuri pemilu negara ini atau negara lain.
Sebelumnya Departemen Keuangan Amerika memasukkan empat nama warga Rusia ke dalam daftar sanksi Kantor Pengawasan Aset Asing, OFAC.
Keempat warga Rusia tersebut dituduh berusaha mempengaruhi hasil pemilu presiden Amerika, dan melemahkan institusi-institusi demokrasi di negara ini. Namun tidak ada satu buktipun yang ditunjukkan untuk memperkuat tuduhan tersebut.
Direktur Pusat Kontra-Intelijen dan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NCSC), William Evanina pada Agustus 2020 menuduh Rusia, Cina dan Iran melakukan operasi senyap, dan terbuka untuk mempengaruhi hasil pilpres Amerika tahun 2020. Menurutnya, ketiga negara ini berusaha memenangkan capres Amerika yang diinginkan.
Dalam pandangan Rusia, justru Amerika sendiri yang selalu mencampuri urusan dalam negeri negara lain baik secara langsung maupun tidak langsung, mengeluarkan perintah atau larangan, dan intinya berusaha mengubah proses politik suatu negara demi kepentingannya.
Secara khusus Rusia menunjukkan bukti campur tangan Amerika dalam pemilu di negara itu, dan provokasi Washington terhadap oposisi pemerintah Moskow untuk berunjuk rasa, dan menolak hasil pemilu parlemen atau presiden Rusia.
Pada dasarnya kebencian terhadap Rusia telah mendorong Amerika untuk mencampuri secara langsung beberapa pemilu Rusia, dan terjun ke arena perang propaganda, dan media melawan Moskow dan Presiden Vladimir Putin.
Isu campur tangan Rusia dalam pemilu presiden Amerika tahun 2016 terbukti mendatangkan keuntungan bagi Presiden Donald Trump, dan merugikan rivalnya Hillary Clinton. Mantan presiden Amerika Barack Obama pada Desember 2016 dengan dalih campur tangan Rusia dalam pemilu, bahkan menutup beberapa kantor diplomatik Rusia di Amerika, dan mengusir sejumlah diplomat negara itu. Sekarang kubu Demokrat mengkhawatirkan hal serupa terulang kembali.
Kandidat wakil presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris pada 6 September 2020 mengatakan, kalau Joe Biden kalah dalam pilpres mendatang, maka itu karena campur tangan Rusia.
Pengamat politik Rusia meyakini alasan memburuknya hubungan Rusia dan Amerika baru-baru ini karena masalah Rusia sudah berubah menjadi isu yang dipakai dalam pertarungan politik internal di Amerika.
Saat ini isu campur tangan negara asing dalam pemilu Amerika menjadi tema sentral di gelanggang politik negara itu, mulai dari pejabat pemerintah sampai perusahaan multinasional semacam Microsoft ikut melemparkan tuduhan intervensi asing dalam pilpres.
Akan tetapi kali ini tuduhan-tuduhan terhadap Rusia tampaknya sudah sampai pada puncaknya dan menyeret dua negara lain yaitu Cina dan Iran. (HS)
