Ketika Pompeo Mengancam akan Menutup Kedutaan Besar AS di Baghdad

Amerika Serikat telah memiliki kehadiran militer yang besar di Irak sejak 2014 dengan dalih memerangi kelompok teroris Daesh (ISIS), dan beberapa ribu tentara Amerika masih ditempatkan di negara itu. Tindakan ilegal AS telah meningkatkan penentangan terhadap kehadiran Washington di Irak dan meningkatkan serangan roket ke kedutaan AS di Baghdad.

Sebagai tanggapan, pemerintah Trump mengancam akan menutup kedutaan AS di Baghdad. The New York Times mengutip tiga pejabat AS yang mengatakan bahwa Mike Pompeo telah menyatakan bahwa kedutaan besar AS di Baghdad akan ditutup dan bahwa keputusan itu diharapkan akan dilaksanakan sebelum pemilu 2020 jika serangan roket tidak dihentikan. Menurut pejabat AS, Matthew Toller, Kedutaan Besar AS untuk Irak, akan dipindahkan ke konsulat AS di pangkalan udara Erbil atau Ain al-Assad jika rencana penutupan kedutaan AS di Baghdad dilaksanakan.

Pembunuhan secara pengecut dan ilegal terhadap syahid Qassem Soleimani, mantan Komandan Pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam, dan Abu Mahdi al-Muhandis, Wakil Komandan al-Hashad al-Shaabi beserta rombongan mereka di Bandara Baghdad pada 3 Januari 2020, memicu gelombang protes dan serangan roket ke pangkalan Amerika dan Kedutaan Besar AS di Zona Hijau Baghdad. Jumlah serangan terhadap konvoi militer AS serta serangan roket ke kedutaan AS meningkat, terutama dalam beberapa bulan terakhir.

Bertentangan dengan klaim pihak Amerika yang mengaku mendominasi situasi di Irak dan bahkan menempatkan sistem rudal Patriot di kedutaan AS di Baghdad, namun kini Washington sangat mengkhawatirkan kelanjutan situasi saat ini dan karenanya memikirkan untuk menutup kedutaannya serta pemindahan Kedutaan Besar AS ke lokasi lain di Irak. Pompeo mengklaim dia tidak ingin melihat serangan terhadap kedutaan besar AS seperti serangan tahun 2012 di Benghazi, di mana empat diplomat, termasuk duta besar AS, tewas.

Meskipun demikian, sikap pemerintah Trump tentang masalah ini masih belum jelas. Amerika Serikat telah memberi tahu sekutunya bahwa keputusan untuk menutup kedutaan AS di Baghdad sudah final. Namun sebelum mengumumkan penutupan kedutaan, Washington akan mengevaluasi ulang.

Menurut Fazel Abu Raghif, pakar politik Irak, "Penutupan kedutaan besar AS di Baghdad bukanlah masalah serius, dan langkah seperti itu akan berarti kekalahan hegemoni militer Washington."

Juru Bicara Regional Kementerian Luar Negeri AS Samuel Verberg menekankan pada hari Selasa (29/09/2020) bahwa kedutaan besar di Baghdad, ibu kota Irak, akan terus beroperasi meskipun ada tantangan dan tidak akan ditutup.

Terlepas dari klaim ini, peningkatan serangan terhadap Amerika di Irak telah menimbulkan tantangan serius bagi keberlangsungan kehadiran mereka di negara tersebut. Pada saat yang sama, perlakuan Washington terhadap Irak pada dasarnya adalah sebagai kekuatan pendudukan dan negara yang diduduki, dan pejabat AS tidak menganggap diri mereka berkewajiban untuk mengkoordinasikan tindakan mereka dengan pemerintah Irak, termasuk tentang status kedutaan AS di masa depan di Baghdad.

Pada saat yang sama, Washington menggunakan masalah ini sebagai alat tekan untuk memaksa pemerintah Irak menangani al-Hashd al-Shaabi. Dengan mengabaikan sepenuhnya pemerintah pusat Irak, Amerika Serikat telah berulang kali melancarkan serangan terhadap pusat al-Hashd al-Shaabi dengan dalih menanggapi serangan roket di pangkalan AS atau kedutaan AS, dan bahkan tidak memberi tahu pemerintah Baghdad tentang niatnya untuk menyerang atau menargetkan satu daerah. Nyatanya, perilaku Amerika Serikat di Irak persis sama dengan perilaku pemerintah pendudukan dan terus melanggar kedaulatan nasional negara ini.