Ketika Maduro Menekankan Kembali Komitmennya atas Cita-cita Bolivarian

Ketika sanksi AS terhadap Venezuela berlanjut, Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah menulis surat kepada masyarakat dunia yang mengeluhkan sanksi keras Gedung Putih terhadap negaranya, dan menyebutnya sebagai "kejahatan global" dan "tindakan ekonomi brutal".

Menurutnya, sanksi selama 5 tahun terakhir yang ditujukan untuk mencegah terjalinnya hubungan ekonomi dunia dengan negara Amerika Selatan ini, telah memutus Caracas untuk mengakses valuta asing yang dibutuhkan, makanan dan obat-obatan, suku cadang, dan bahan baku penting untuk kegiatan ekonomi.

Meskipun negara-negara Amerika Latin telah menarik minat Amerika Serikat selama beberapa dekade karena lokasi geografis, sumber daya alam, dan kekayaannya, di mana para pejabatnya secara langsung atau tidak langsung mencampuri urusan dalam negeri mereka dan mengubah mereka demi kepentingannya, Kuba dan Venezuela tidak mentoleransi intervensi ini yang berujung pada kemarahan para pejabat AS. Dengan Donald Trump menjabat di Amerika Serikat selama empat tahun terakhir, tekanan meningkat, terutama terhadap Venezuela.

Para pejabat AS telah mencoba menggulingkan Maduro melalui dukungan untuk oposisi domestik Maduro, membantu kudeta, ancaman militer, dukungan untuk Juan Guaido, yang mengaku presiden Venezuela, dan operasi sabotase, tetapi upaya ini sejauh ini gagal. Kondisi ini menyebabkan Amerika Serikat menggunakan instrumen sanksi ekonomi luas untuk meningkatkan tekanan pada Maduro dan menyebarkan ketidakpuasan sosial di negara tersebut. Padahal, langkah-langkah pemaksaan dan sepihak Washington dengan kedok "sanksi" karena melanggar hukum internasional dan resolusi PBB ternyata telah berulang kali ditentang oleh Dewan Keamanan PBB.

Faktanya, sanksi AS telah mempersulit warga negara ini untuk mengakses makanan, obat-obatan, dan alat kesehatan, dan para pejabat negara ini mengatakan sanksi telah merenggut nyawa lebih dari 40.000 warga Venezuela. Wabah corona pun semakin intensif dalam beberapa bulan terakhir. Bertentangan dengan keinginan dunia dan PBB, Washington terus menjatuhkan sanksi pada negara itu.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) baru-baru ini mengumumkan bahwa para ahli hak asasi manusia di PBB telah meminta Amerika Serikat untuk membatalkan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada beberapa negara demi memastikan pasokan produk dan layanan medis serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke negara-negara tersebut di tengah wabah virus Corona.

Sekaitan dengan pengaruh tindakan paksa unilateralisme AS, Alena Douhan, Pelapor Khusus PBB menyerukan pelaksanan langkah-langkah untuk membatalkan berbagai sanksi atau pengurangannya demi meningkatkan akses ke produk dasar seperti kesehatan masyarakat dan peralatan medis.

Sementara itu, Washington bukan hanya tidak meringankan sanksi tetapi justru meningkatkan cakupannya. Seperti yang diperingatkan Maduro, sanksi yang telah menewaskan 40.000 warga Venezuela, harus dianggap sebagai hukuman kolektif untuk seluruh bangsa Venezuela, tidak hanya presiden.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Venezuela telah berusaha untuk mengurangi tekanan sanksi dengan memperluas hubungan dengan negara-negara sekutunya. Minggu lalu, mereka memperkenalkan "UU anti-sanksi" untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara, serta hak-hak rakyat Bolivarian demi mendapat perdamaian, kemajuan dan kesejahteraan publik. Ketua Majelis Konstituante, Diosdado Cabello, menyebut undang-undang tersebut sebagai alat untuk melindungi ekonomi Venezuela dari serangan pemerintah AS dan langkah baru dalam kehidupan ekonomi negara.

Maduro kini telah menegaskan kembali komitmennya terhadap cita-cita Bolivarian dan upayanya untuk mengurangi sanksi AS. Pada saat yang sama, ia menghargai persatuan masyarakat dunia dengan negaranya dan menekankan kejahatan anti kemanusiaan Amerika Serikat terhadap bangsa Venezuela.