Kendalikan Cina; Strategi Biden di Asia Timur

Kurang dari satu pekan dari periode kepresidenan Joe Biden di Amerika Serikat, sebuah kapal induk negara ini USS Theodore Roosevelt (CVN-71) dilaporkan memasuki Laut Cina Selatan.

Komando Indo-Pasifik AS menyatakan, kapal induk ini tiba di Laut Cina Selatan Sabtu (23/1/2021) bersamaan dengan eskalasi tensi antara Taiwan dan Cina.

Kedatangan kapal induk Amerika di Laut Cina Selatan bertepatan ketika Beijing berulang kali mengadukan ulas kapal perang angkatan laut Amerika mendekati kepulauan di bawah kontrol CIna di Laut Cina Selatan.

Sejalan dengan pengerahan armada perang AS ke Laut Cina Selatan, berbagai kementerian pemerintahan AS yang baru, yang dipimpin oleh Joe Biden, menegaskan kembali klaim dan sikap permusuhan dari pemerintahan mantan Presiden Donald Trump terhadap Cina.

Misalnya Ned Price, jubir Kemenlu AS hari Sabtu dalam sebuah statemennya mengklaim, "Amerika khawatir akan sikap Cina yang menakut-nakuti tetangganya termasuk Taiwan."

Di statemen ini disebutkan, "Kami siap berdiri disamping sahabat dan mitra kami sehingga kami mengembangkan kebahagiaan, keamanan dan nilai-nilai bersama di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik. Dan langkah ini mencakup peningkatan hubungan dengan Taiwan."

Menteri Pertahanan yang baru juga menekankan dalam sebuah wawancara dengan mitranya dari Jepang pada hari Minggu bahwa Amerika Serikat akan mendukung kepentingan Tokyo dalam sengketa maritim antara Jepang dan Cina di Laut Cina Timur di bawah Perjanjian Keamanan Washington-Tokyo.

Sementara itu, Antony Blenkin, calon menlu Biden saat sidang Senat membahas kelayakan diriya menempati posisi ini mengatakan, tak diragukan lagi Cina merupakan kendala terbesar bagi Amerika bila dibanding dengan negara lain.

Dari berbagai statemen petinggi baru Amerika dapat dipahami bahwa berbagai departemen pemerintahan baru Amerika pimpinan Joe Biden mengulang kembali klaim dan sikap permusuhan mantan pemerintahan Donald Trump terhadap Cina.

Mantan pemerintahan Amerika di akhir periodenya mencabut seluruh pembatasan yang diterapkan di hubungan dengan Taiwan selama beberapa dekade lalu. Sementara pemerintah baru seraya menyatakan komitmennya terhadap kebijakan yang ada, bahkan melangkah lebih jauh dari pemerintahan Trump dan untuk pertama kalinya sejak tahun 1979, perwakilan pemerintah Taiwan di AS diundang menghadiri acara pelantikan Biden.

Padahal Beijing menilai Taiwan bagian dari wilayahnya dan pergerakan Amerika serta penjualan senjata ke Taiwan dinilai sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya dan bertentangan dengan kebijakan Tiongkok Raya.

Secara keseluruhan, tampaknya kita tidak akan melihat perubahan signifikan dalam hubungan Cina-AS selama periode Biden. Faktanya, strategi pemerintahan Biden di Asia Timur adalah mengendalikan Cina, tentu saja pemerintahan baru AS akan menggunakan kemampuan sekutu lamanya untuk memajukan strategi ini.

Pembicaraan telepon Menteri Pertahanan dengan mitranya dari Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa pemerintahan Biden memberi penilaian khusus untuk sekutu lamanya guna mengimplementasikan kebijakannya di Asia Timur.

Sekaitan dengan ini berlanjutnya kebijakan permusuhan pemerintah baru Amerika akan meningkatkan tensi di hubungan Cina-AS.

Meski selama beberapa hari terakhir petinggi Cina dengan mengirim dorongan positif kepada pemerintah baru Amerika, dengan harapan mengingatkan kesalahan era Trump kepada pemerintahan Biden dan Washingon bersedia memperbaiki jalan kelirunya selama empat tahun lalu, namun sikap pemerintah baru AS yang mengambil kebijakan intervensif hanya kurang dari satu pekan setelah berkuasa, mengingatkan masalah ini bahwa Amerika masih mengejar kebijakan mengontrol Cina.

Sikap pemerintah Biden yang mengulang kebijakan Trump terhadap Cina ini diambil ketika kebijakan konfrontatif dan kontrol Cina oleh mantan presiden AS selama empat tahun lalu selain tidak memberi hasil signifikan bagi Washington, tapi malah membuat Trump berkuasa hanya satu periode. (MF)